Johann Wadephul berkesan sengaja ingin menghadirkan kontras dalam haluan diplomasi Jerman. Dalam sepekan terakhir, sang menteri luar negeri giat memacu mesin lobi, yang oleh Kementerian Luar Negeri disebut sebagai pekan yang "padat” dan "luar biasa”.
Pada Senin (18/05), politikus Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) itu menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Setelahnya, Wadephul menghadiri konferensi keamanan energi Ukraina di kantornya bersama perwakilan Kementerian Ekonomi Jerman. Dalam lebih dari empat tahun perang melawan Rusia, Ukraina dinilai berhasil mempelajari cara melindungi infrastruktur energinya dari serangan luar—pengalaman yang kini dianggap relevan bagi Jerman.
Wadephul lalu menerima Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed, serta Putra Mahkota YordaniaHussein bin Abdallah. Kunjungan-kunjungan ini dipandang sebagai agenda diplomatik paling penting sepanjang pekan.
Kanselir Jerman Friedrich Merz sebelumnya telah memberi sinyal perubahan arah diplomasi Berlin. Pada akhir April, hampir dua bulan setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Merz menyatakan dirinya "kecewa” terhadap pendekatan Washington dan Tel Aviv.
Usai rapat internal partainya di Berlin, Merz mengatakan harapan awal Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai solusi cepat ternyata tidak terwujud.
"Karena itu kami, sebagai bagian dari Eropa, ingin terus mendorong solusi diplomatik. Kami tetap berkoordinasi erat dengan pihak Amerika, tetapi juga memiliki gagasan Eropa sendiri mengenai bagaimana konflik ini harus diselesaikan,” kata Merz.
Pernyataan itu menegaskan bahwa Jerman kini bertaruh pada diplomasi. Fokus utama diarahkan pada negara-negara Teluk yang selama ini juga menjadi sasaran ancaman dan serangan. Negara-negara itu semakin gelisah menghadapi konflik berkepanjangan serta dukungan Rusia terhadap Iran.
Kepala biro DW di Berlin, Max Hofmann, menilai pendekatan Wadephul bertumpu pada satu hal utama: kepercayaan.
"Tidak semua negara Teluk bisa dipukul rata, tetapi inti persoalannya adalah soal keandalan,” ujarnya.
Menurut Hofmann, Amerika Serikat kini dipandang gagal menjalankan peran tradisionalnya sebagai pelindung kawasan. Perang dan dampaknya justru dianggap mengancam keamanan sekaligus model ekonomi negara-negara Teluk.
"Strategi mereka untuk menjadi mediator antara Iran dan Barat telah gagal. Dalam situasi seperti ini, Jerman kembali terlihat menarik karena tetap berpegang pada tatanan internasional berbasis aturan,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Philipp Dienstbier, kepala program regional Konrad-Adenauer-Stiftung di Amman, Yordania. Menurut dia, pendekatan Jerman terhadap negara-negara Teluk bukan sesuatu yang mengejutkan.
"Bahkan sebelum perang Iran pecah, Kanselir Merz dan Menteri Ekonomi Katherina Reiche sudah mengunjungi kawasan Teluk untuk menunjukkan minat terhadap kerja sama strategis jangka panjang,” ujar Dienstbier kepada DW. "Ini menunjukkan bahwa kawasan Teluk memang sudah berada di posisi penting dalam agenda Berlin.”
Strategi itu juga terlihat dari pertemuan Wadephul dengan Sultan Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, pekan ini. Brunei saat ini memegang presidensi ASEAN, kelompok negara Asia Tenggara yang sangat terdampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis itu menjadi perhatian utama Jerman.
"Cepat atau lambat selat itu akan dibuka kembali. Negara-negara Teluk juga sedang mengembangkan rute transportasi alternatif,” kata Hofmann. "Dalam jangka panjang, kawasan ini bahkan bisa memainkan peran penting sebagai pemasok hidrogen hijau bagi Jerman.”
Meski mendukung pendekatan diplomatik Berlin, Dienstbier menilai dukungan politik kepada negara-negara Teluk perlu diikuti langkah konkret.
"Jerman harus menawarkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertahanan udara dan penanggulangan drone,” ujarnya.
Peran aktif Wadephul sebagai tuan rumah diplomatik juga berkaitan dengan ambisi Jerman memperoleh kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB.
Majelis Umum PBB akan melakukan pemungutan suara pada 3 Juni mendatang. Untuk kelompok Eropa, Jerman bersaing dengan Austria dan Portugal. Hasilnya masih sulit diprediksi.
Dalam situasi itu, setiap pertemuan dengan perwakilan negara anggota PBB dinilai dapat menjadi modal diplomatik yang penting bagi Berlin.
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
