Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Setelah menerima keluhan dan aspirasi dari kalangan PPPK dan tenaga pemerintah Jabar non ASN, politisi PAN Jabar, H Toto Suharto mengklaim segera memperjuangkan nasib para honorer pemerintahan tersebut. 

"Ada sekitar 4.321 tenaga honorer telah mengadukan perkara nasibnya ke Komisi I DPRD Jabar beberapa waktu lalu dan kami pun segera menjadwalkan kembali ke DPR RI untuk mengadukan permasalahan ini," kata H Toto Suharto yang juga pernah menjabat Ketua DPD PAN Kuningan dan Wakil DPRD Kuningan, Senin (25/5/2026). 

Diketahui sebelumnya, Toto Suharto mengklaim bahwa Komisi I DPRD Provinsi Jabar telah melakukan kunjungan ke Komisi I DPR RI untuk melaksanakan pembahasan nasib honorer dan tenaga pemerintah non ASN. 

"Namun dalam perjalanan sesuai jadwal, Komisi II DPR RI malah melaksanakan paripurna dengan Presiden RI Pak Prabowo Subianto, sehingga untuk pembahasan itu dilakukan penjadwalan ulang," katanya. 

Baca juga: Politisi PAN Jabar Toto Suharto Dengar Curahan Hati Warga Desa Saat Ngabuburit di Kuningan

Toto menyebut keluhan muncul dari honorer dan pekerja pemerintah non ASN. Diketahui, mereka telah mengabdikan sebagai pelayan pemerintah cukup lama. 

"Point yang kami catat adalah, para pekerja pemerintah atau honorer ini telah bekerja sekitar 15 tahunan. Artinya, keluhan ada pengaduan ini jelas mempertanyakan perhatian soal nasib mereka sebagai pelayan pemerintah," ungkapnya. 

Selain itu, Toto mengaku permalasahan nasib pekerja pemerintah baik honorer ataupun PPPK tentu menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Jabar. Pasalnya, permalasahan ini terdapat di sejumlah daerah di Jawa Barat.

 "Untuk permalasahan nasib honorer dan PPPK di Jawa Barat terdapat merata di sejumlah daerah. Kondisi ini mendorong Komisi I DPRD Jabar untuk memberikan kenyamanan untuk masyarakat lebih luas tentunya," katanya. (*)