WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Polemik pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan anggaran negara terus menuai sorotan.
Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Guntur Romli, meminta pemerintah membuka secara transparan penggunaan anggaran sekitar Rp100 miliar yang disebut berasal dari APBN untuk program sapi kurban Presiden.
Menurut Guntur, publik berhak mengetahui secara jelas mekanisme penganggaran program tersebut, terlebih setelah muncul pernyataan Menteri Keuangan yang disebut tidak mengetahui detail anggaran itu.
“Kalau bendahara negara sampai tidak mengetahui adanya pengeluaran sebesar itu, tentu publik akan mempertanyakan sistem pengawasan keuangan negara,” ujar Guntur kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).
Baca juga: Ini Asal Muasal Dana Sapi Kurban Prabowo yang Disebut dari APBN
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan tata kelola anggaran apabila tidak disertai transparansi yang memadai.
Guntur juga menyinggung kekhawatiran adanya pengulangan persoalan dalam proyek pemerintah sebelumnya yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurut dia, penggunaan dana negara harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel karena APBN berasal dari uang masyarakat.
Selain aspek transparansi, PDIP juga menyoroti penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban atas nama Presiden.
Guntur menilai ibadah kurban dalam ajaran Islam bersifat personal sehingga idealnya menggunakan dana pribadi, bukan berasal dari anggaran negara.
“APBN adalah uang rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang agama. Karena itu penggunaannya harus sangat hati-hati,” katanya.
Baca juga: Menkeu Sebut Prabowo Kemungkinan Gunakan Dana Pribadi untuk Kurban Seluruh Sapinya
PDIP juga menanggapi keberadaan atribut bertuliskan “RI 1” maupun nama Presiden pada sapi kurban yang dibagikan ke sejumlah daerah.
Menurut Guntur, hal tersebut berpotensi menimbulkan kesan pencitraan politik melalui momentum ibadah keagamaan.
Ia menegaskan bantuan sosial dan ibadah kurban merupakan dua hal berbeda yang tidak seharusnya dicampuradukkan.
“Bantuan sosial berbeda dengan ibadah kurban. Jangan sampai makna ibadah justru dipersepsikan sebagai bagian dari kepentingan politik,” ujarnya.
Guntur turut mengingatkan pentingnya menjaga rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai agama dan latar belakang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden merupakan hal yang wajar.
Menurut Sugiat, Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran bantuan kemasyarakatan yang dapat disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk.
“Ini bukan sesuatu yang baru karena presiden-presiden sebelumnya juga menjalankan program serupa,” kata Sugiat, Rabu (27/5/2026).
Ia menjelaskan bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak hanya diberikan saat momentum keagamaan, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas umum.
Diketahui, Presiden Prabowo menyalurkan sekitar 1.098 ekor sapi kurban premium untuk Iduladha 2026.
Program tersebut disebut menggunakan anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden dengan nilai sekitar Rp100 miliar.
Sumber: Tribunnews.com
