DPRD Sulsel Panggil Kesbangpol & Polisi 2 Juni, Polemik Cathlyn Yvaine Gagal jadi Paskibraka Istana
Sinta Darmastri May 28, 2026 05:12 PM

 

TRIBUNSTYLE.COM - Gelombang perbincangan di jagat maya mengenai dugaan kejanggalan dalam seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional asal Makassar akhirnya memantik respons resmi dari parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengurai polemik ini secara transparan.

Rapat mendalam tersebut nantinya akan mempertemukan berbagai pihak kunci. Mulai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, tim panitia seleksi, hingga jajaran kepolisian. Langkah ini diambil menyusul ramainya kabar pembatalan sepihak terhadap Cathlyn Yvaine, siswi bertalenta dari SMAS Cerdas Bangsa Makassar, yang sebelumnya digadang-gadang melenggang ke tingkat nasional.

Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menginvestigasi persoalan ini secara menyeluruh. Hal ini dirasa penting agar simpang siur informasi di tengah masyarakat tidak semakin liar.

“Mengenai permasalahan itu, kami sedang lagi menelusuri permasalahan ini sampai dengan tuntas,” ujar Andre, dikutip dari kanal YouTube KompasTV, Rabu (27/5/2026).

Andre menambahkan, seluruh legislator di DPRD Sulsel telah mencapai kesepakatan untuk duduk bersama dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya jelas: membedah kembali seluruh proses dan mekanisme penyaringan delegasi Paskibraka yang didelegasikan ke pusat.

“Meminta agar secepatnya kita melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh panitia seleksi Paskibraka yang akan dikirimkan ke nasional untuk kita mengetahui permasalahan ini,” katanya.

Pertemuan penting tersebut telah dijadwalkan secara resmi oleh pihak parlemen. “Insyaallah kami akan agendakan nanti di hari Selasa tanggal 2 (Juni 2026),” lanjutnya.

Baca juga: Bantah Isu Titipan, Kesbangpol Buka-bukaan Polemik Gugurnya Cathlyn dari Calon Paskibraka Istana

Respons dan Dukungan Wali Kota Makassar

Di sisi lain, isu ini juga mendapat perhatian serius dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Pria yang akrab disapa Appi ini memandang bahwa sudah menjadi kewajiban moral bagi pemerintah kota untuk mengawal dan memberikan suntikan moral bagi Cathlyn. Kendati demikian, ia juga menyadari ada batasan kewenangan, terutama terkait indikator penilaian yang dipegang oleh panitia seleksi di level provinsi.

"Bahwa di sana mempunyai sistem penilaian ya itu di luar kemampuan kita. Tapi, saya berharap kalau memang anak ini bisa ya kenapa tidak," kata Munafri.

Baca juga: Sosok Cathlyn, Siswi Makassar Dicoret dari Seleksi Paskibraka Istana, Sempat Masuk 3 Besar Provinsi

Kesbangpol Sulsel Bantah Isu "Orang Dalam" dan Diskriminasi

Sebelumnya, tudingan miring mengenai adanya intervensi orang dalam atau tindakan diskriminatif langsung ditepis oleh Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan akuntabel dan murni berbasis akumulasi poin para peserta.

Bustanul menjelaskan, Cathlyn sebenarnya tidak gagal total karena ia tetap lolos menjadi bagian dari Paskibraka tingkat Provinsi Sulsel. Hanya saja, peringkat akumulasi nilainya berada di posisi ketujuh, sehingga tidak masuk dalam kuota utama untuk dikirim ke Istana Negara. Berdasarkan regulasi, kuota yang tersedia untuk ke pusat sangat terbatas, yakni hanya tiga pasang putra-putri dengan torehan skor tertinggi.

“Kalau kuotanya tujuh, Cathlyn ini dikirim ke pusat,” ujar Bustanul saat program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu.

Ia juga menyanggah spekulasi netizen yang menyebut ada peserta yang gugur akibat kendala penguasaan bahasa daerah atau isu kesehatan. Menurutnya, parameter penilaian berlaku adil bagi semua orang, mencakup tes wawasan kebangsaan, kesamaptaan, keterampilan baris-berbaris, hingga aspek kepribadian.

Bustanul menjamin seluruh lembar hasil penilaian terdokumentasi dengan rapi dan siap dibuka sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, ia menyayangkan mengapa kegaduhan ini justru lebih dulu meledak di media sosial daripada diselesaikan lewat jalur klarifikasi resmi.

"Bisa sekali (dipertanggungjawabkan). Makanya saya billing kalau hanya yang dipersoalkan hanya seleksinya, saya siap 24 jam. Tapi, ini menyangkut rasisme, ada unsur rasis di dalamnya sehingga saya kurang enak untuk mendengar itu," jelas Bustanul.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.