WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Konflik dualisme kepengurusan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) kembali menjadi sorotan di tengah munculnya klaim dari dua kubu yang sama-sama menyatakan sebagai kepengurusan sah organisasi.

Situasi tersebut memantik keprihatinan dari berbagai tokoh Betawi, termasuk Ketua Umum Forum Lintas Ormas (FLO) DKI Jakarta, Ir. H. Juaini Yusuf, MM.

Juaini Yusuf mengimbau agar polemik internal FORKABI tidak terus diperkeruh dan diselesaikan melalui dialog yang baik antara kedua belah pihak.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan Betawi harus menjadi wadah pemersatu masyarakat, bukan justru melahirkan perpecahan yang berkepanjangan.

“Kalau ada perbedaan pandangan, duduk bersama dan dibicarakan baik-baik. Jangan sampai masalah internal menjadi konsumsi berkepanjangan yang justru merugikan nama besar organisasi,” ujar Juaini Yusuf kepada Warta Kota, Kamis (28/5/2026)

Ia menilai polemik yang terus dibuka ke ruang publik berpotensi menjadi aib bagi organisasi Betawi yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.

Juaini Yusuf mengatakan persoalan dualisme sebaiknya segera diselesaikan secara musyawarah dengan mengedepankan semangat kekeluargaan.

Menurut dia, budaya Betawi selalu mengedepankan dialog dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan.

“Ini jangan dibesar-besarkan. Kalau terus dipertentangkan, akhirnya menjadi aib sendiri. Padahal masyarakat berharap organisasi Betawi bisa memberi contoh yang baik,” katanya.

Selain itu, Juaini Yusuf juga menegaskan bahwa organisasi Betawi semestinya dipimpin dan diurus oleh figur-figur yang memahami kultur serta kepentingan masyarakat Betawi.

Ia berpandangan bahwa ormas Betawi harus tetap berpijak pada nilai-nilai asli budaya Betawi dan memperjuangkan kepentingan warga Betawi.

“Ormas Betawi seharusnya diurus oleh orang Betawi sendiri yang memahami akar budaya, tradisi, dan kebutuhan masyarakatnya,” ucapnya.

Jangan Jadi Alat Kepentingan

Juaini Yusuf menekankan bahwa keberadaan ormas Betawi jangan sampai bergeser hanya menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.

Menurut dia, ormas Betawi harus hadir untuk kemaslahatan masyarakat dan menjaga persatuan warga Betawi di Jakarta.

Ia juga mengingatkan agar organisasi masyarakat tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis ataupun perebutan pengaruh semata.

“Jangan sampai ormas hanya dipakai untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu, apalagi sekadar kendaraan politik,” tuturnya.

Di tengah polemik yang berkembang, masing-masing kubu FORKABI hingga kini masih sama-sama mengklaim memiliki legitimasi organisasi.

Salah satu pihak menyatakan kepengurusan mereka sah karena dibentuk melalui mekanisme organisasi dan musyawarah internal sesuai AD/ART.

Sementara kubu lainnya juga menyampaikan bahwa kepengurusan yang mereka jalankan merupakan kelanjutan resmi dari struktur organisasi sebelumnya.

Perbedaan klaim tersebut kemudian memunculkan perdebatan di kalangan anggota dan simpatisan FORKABI.

Sejumlah tokoh Betawi pun mulai mendorong agar penyelesaian dilakukan melalui forum bersama yang melibatkan para sesepuh organisasi.

Mereka berharap konflik dualisme tidak meluas hingga memicu perpecahan di akar rumput.

Juaini Yusuf menilai para tokoh senior Betawi memiliki peran penting untuk menjadi penengah dalam menyatukan kembali kedua kubu.

Ia percaya penyelesaian konflik akan lebih mudah apabila seluruh pihak mengutamakan kepentingan organisasi dibanding ego masing-masing.

“Kalau semua kembali kepada tujuan awal organisasi untuk membela dan memajukan masyarakat Betawi, saya yakin masalah ini bisa selesai,” katanya.

Juaini Yusuf juga meminta seluruh anggota FORKABI tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memperkeruh suasana.

Menurut dia, perselisihan internal tidak boleh sampai menghilangkan marwah organisasi yang telah lama dikenal masyarakat Jakarta.

Ia berharap FORKABI tetap menjadi organisasi yang mampu menjaga solidaritas warga Betawi serta berkontribusi bagi kehidupan sosial masyarakat.

Hingga kini, konflik dualisme FORKABI masih menjadi perhatian berbagai kalangan ormas Betawi di Jakarta.

Sejumlah pihak berharap kedua kubu dapat segera menemukan titik temu demi menjaga persatuan dan mengembalikan fokus organisasi kepada kepentingan masyarakat Betawi secara luas.

Abdul Ghoni Sebut  Pelaksanaan Mubes FORKABI di Depok  ilegal 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP FORKABI periode 2021–2026, Abdul Ghoni, mengecam pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) FORKABI yang digelar di Depok, Jawa Barat, karena dinilai ilegal dan tidak sesuai dengan AD/ART organisasi.

Ghoni menegaskan bahwa FORKABI merupakan organisasi yang telah memiliki legalitas resmi dan hak paten atas nama serta atribut organisasi.

“FORKABI sudah kami patenkan. Jangan melakukan tindakan yang justru memperkeruh organisasi,” ujar Ghoni dalam keterangan resminya, Minggu (24/5/2026).

Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepengurusan yang dianggap tidak sah tersebut untuk segera mengundurkan diri.

Menurut Ghoni, penggunaan nama maupun atribut FORKABI tidak dapat dilakukan sembarangan karena telah memiliki dasar hukum dan legalitas yang jelas.

Baca juga: Tak Pernah Jabat Kapolda, Forkabi Ingin Komjen Wahyu Hadiningrat Jadi Kapolri, Ini Profilnya

"Seluruh jajaran yang ikut dalam pemilihan FORKABI abal-abal, saya minta mengundurkan diri. Jika tidak, kami akan mengambil langkah tegas karena DPP FORKABI yang saya pimpin adalah sah dan diakui negara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham," ujar Ghoni.

Dia pun memastikan berdasarkan surat yang diteken Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat (MPOP) DPP FORKABI Iwan Shalih dan Wakil Ketua Kolonel Laut (Purn) Juanda, pelaksanaan Mubes IV DPP FORKABI pada hari ini, Sabtu, di Pendopo Madas Nusantara, Depok, Jawa Barat, tidak memiliki izin dari pihak kepolisian setempat, baik Polres Depok maupun Polsek Cimanggis.

"Mubes abal-abal ini juga diadakan tanpa sepengetahuan saya sebagai Ketua Umum DPP FORKABI periode 2021-2026," ucap Ghoni menanggapi Mubes FORKABI di Depok.

Dia menuturkan MPOP meminta agar pihak-pihak yang terlibat, termasuk Ketua Umum FORKABI terpilih dalam Mubes ilegal itu segera mendatangi Sekretariat DPP FORKABI yang sah berdasarkan SK Kemenkum HAM dengan nomor AHU-0005595.AH.01.07 Tahun 2021 di bawah kepemimpinan Abdul Ghoni.

"Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sudah membuat FORKABI terpecah belah," tegas Ghoni.

Dia menekankan seluruh pihak harus menjaga kondisi organisasi tetap kondusif dan mengedepankan etika dalam berpolitik maupun berorganisasi.

Terkait rencana Musyawarah Besar FORKABI periode 2026-2031, Ghoni menyatakan siap menerima mandat apabila diberikan amanah untuk kembali mencalonkan diri dan memimpin.

Meski demikian, dia juga membuka peluang untuk mundur apabila terdapat kader lain yang dianggap lebih layak memimpin organisasi tersebut.

"Saya siap jika diberikan mandat dan amanah memimpin FORKABI periode 2026-2031. Tetapi jika ada kader terbaik lainnya, saya siap mundur demi kemajuan organisasi," pungkas Ghoni.