Oleh: Arief Zul Fauzi, Dosen S1 Manajemen Universitas Harkat Negeri
DALAM beberapa tahun terakhir, batas antara ruang pribadi dan ruang profesional terasa semakin bias, bahkan nyaris lenyap sepenuhnya. Berkat teknologi, kantor kini ada di dalam saku setiap orang, terbawa ke meja makan, hingga ke tempat tidur.
Namun, kemudahan ini justru melahirkan sebuah anomali budaya yang cukup ironis di dunia perkantoran kita. Banyak profesional yang tampak begitu rajin memberikan instruksi atau menagih pekerjaan di luar jam kewajiban, entah itu tengah malam atau saat akhir pekan, namun justru kehilangan ketajaman dan sulit dihubungi saat jam kerja resmi dimulai. Inilah fenomena nyata dari kerja di jam tidur, tapi tidur di jam kerja.
Kecenderungan untuk mengirimkan pesan-pesan pekerjaan di saat orang seharusnya sudah menutup hari dan beristirahat sering kali disalah artikan sebagai sebuah bentuk dedikasi yang luar biasa tinggi. Budaya kerja kita seolah sedang mengagung-agungkan romantisme kerja keras yang tidak mengenal waktu.
Padahal, jika kita mencoba membedah fenomena ini dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia yang sehat, perilaku tersebut sebenarnya adalah sinyal merah yang menandakan kegagalan fatal dalam manajemen prioritas. Ketika seorang atasan atau rekan kerja merasa perlu mengirimkan instruksi teknis pada pukul sebelas malam, mereka sebenarnya sedang menunjukkan ketidakmampuan mereka sendiri dalam mengatur alur kerja yang efektif di siang hari.
Secara tidak langsung, tindakan tersebut merupakan bentuk perampokan terhadap waktu pemulihan atau recovery time yang sangat krusial bagi setiap pekerja. Kita harus ingat bahwa secara biologis dan manajerial, manusia memiliki ambang batas produktivitas yang tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun.
Sering kali kita menemui instruksi yang berseliweran di hari Sabtu atau Minggu, seolah-olah dunia akan kiamat jika pesan tersebut tidak dikirimkan saat itu juga. Padahal, jika kita teliti lebih dalam, sebagian besar pekerjaan tersebut secara logika sangat bisa dinormalisasikan untuk dibahas pada Senin pagi tanpa mengurangi efektivitas hasil akhirnya.
Terutama di bidang kerja yang berhadapan langsung dengan pelanggan, sering kali muncul anggapan keliru yang menyamakan antara ketersediaan layanan dengan ketersediaan manusia secara individu. Memang benar bahwa konsumen mungkin harus dilayani setiap saat, namun hal tersebut bukan berarti seluruh jajaran internal harus siaga tanpa henti selama tujuh hari dalam seminggu.
Manajemen yang matang dan profesional seharusnya mampu memisahkan dengan sangat tegas mana yang merupakan kegawatdaruratan operasional yang nyata dan mana yang sekadar merupakan manifestasi dari ketidaksabaran administratif atau ego seorang pemimpin.
Masalah ini menjadi jauh lebih pelik ketika kita menyinggung adanya oknum-oknum di level manajerial yang sering kali dengan sengaja memaksakan bawahannya untuk bekerja lembur tanpa adanya pengumuman resmi atau urgensi perusahaan yang valid. Sering kali, perintah untuk tetap aktif bekerja di luar jam kantor hanyalah demi memuaskan ambisi pribadi atau bahkan sekadar untuk menutupi ketidakmampuan oknum tersebut dalam mengelola beban kerja mereka sendiri.
Namun, ada lapisan psikologis yang lebih dalam dari sekadar masalah manajemen waktu. Secara halus, kita mungkin perlu bertanya apakah kegandrungan seseorang dalam memaksakan urusan kantor di jam pribadi merupakan cerminan dari kekosongan hidup di luar dinding kantor. Bagi sebagian orang, kesibukan tanpa henti mungkin adalah satu-satunya cara untuk merasa berarti karena barangkali mereka tidak memiliki kehangatan keluarga atau rumah yang nyaman untuk dituju sebagai tempat pulang.
Sangat disayangkan ketika kekosongan personal tersebut kemudian dipaksakan menjadi standar profesional bagi orang lain yang justru memiliki kehidupan yang utuh dan prioritas yang nyata di luar urusan pekerjaan.
Sering kali terdapat anggapan bahwa gangguan di waktu istirahat ini bisa diselesaikan secara administratif melalui mekanisme uang lembur. Namun, di sinilah letak kekeliruan fundamental dalam memandang sumber daya manusia. Tidak setiap kewajiban atau hak beristirahat dapat dikonversi begitu saja menjadi nilai rupiah.
Waktu berkualitas bersama keluarga atau ketenangan mental saat beristirahat adalah aset non material yang tidak memiliki label harga. Ketika jam istirahat dikorbankan, perusahaan sebenarnya sedang berhutang sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayar kembali, karena momen pertumbuhan anak atau kehangatan makan malam keluarga yang terinterupsi tidak akan pernah bisa digantikan oleh nominal lembur seberapa besar pun.
Kekecewaan kolektif sering kali muncul ketika mereka yang sangat vokal dan agresif di jam tidur justru mendadak menghilang atau sangat lambat merespons di pagi hari saat koordinasi sangat dibutuhkan. Dalam kacamata manajerial, pola ini menciptakan ketidakteraturan alur kerja yang merusak organisasi dari dalam.
Hal ini memicu erosi kepercayaan di dalam tim karena anggota tim akan merasa waktu istirahat mereka tidak dihargai, sementara mereka tidak mendapatkan dukungan atau respons yang memadai saat jam kerja efektif sedang berjalan.
Budaya “pura-pura sibuk” di jam yang salah ini pada akhirnya menciptakan tekanan yang tidak sehat dan menurunkan kualitas pengambilan keputusan di jam-jam krusial. Pegawai yang tidak memiliki batas waktu yang jelas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan cenderung lebih cepat mengalami kejenuhan atau burnout.
Beberapa negara maju kini mulai dengan tegas menerapkan regulasi mengenai hak untuk memutus sambungan atau Right to Disconnect demi melindungi integritas waktu manusia..
Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa menjadi profesional sejati bukan berarti harus merelakan diri untuk tersedia dan siap siaga selama dua puluh empat jam penuh tanpa henti. Profesionalisme yang benar dan berkelas justru terletak pada kemampuan seseorang untuk bekerja secara efektif, berpikir tajam, dan bersikap responsif pada jam-jam yang telah disepakati bersama dalam koridor profesional.
Sudah saatnya bagi para pemilik perusahaan, pemimpin organisasi, dan manajer sumber daya manusia untuk melakukan audit budaya kerja secara menyeluruh. Kita perlu menghentikan normalisasi terhadap budaya siaga malam dan instruksi akhir pekan yang tidak perlu.
Kita perlu mengembalikan fungsi waktu secara proporsional, yaitu memberikan hak bagi setiap jiwa untuk tidur di jam tidur agar mereka memiliki kapasitas penuh untuk bekerja dengan kesadaran dan energi maksimal di jam kerja. Karena bagaimanapun juga, produktivitas yang sejati tidak akan pernah diukur dari seberapa larut pesan singkat Anda terkirim ke grup kantor, melainkan dari seberapa berkualitas dan bermakna hasil kerja yang Anda berikan saat dunia sedang terjaga dan menanti kontribusi terbaik Anda. (*)
