SURYA.CO.ID - Ini lah sosok Pujiyono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) yang membocorkan kasus yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dikatakan Pujiyono kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) itu terkait dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pujiono menyebut kasus itu kini telah naik ke tahap penyidikan.
Pujiyono menerangkan bahwa dalam pengusutan perkara itu, penyidik Kejagung juga telah memeriksa sejumlah orang.
"Info yang beredar begitu (kasus dugaan jual-beli SPPG). Yang jelas saat ini tahap penyidikan dan beberapa nama sudah diperiksa," kata Pujiyono saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).
Baca juga: Nasib Dadan Hindayana Usai Dicopot dari Kepala BGN Kini Disebut Dijemput Kejagung, KSP Kuak Kasusnya
Meski begitu Pujiyono masih enggan membeberkan siapa saja sosok yang saat ini tengah diperiksa oleh penyidik Kejagung tersebut.
Ia hanya menyarankan agar publik menunggu informasi resmi dari Kejagung yang akan mengungkap ihwal penanganan perkara itu melalui keterangan pers.
Komjak, kata Pujiyono akan turut mengikuti penanganan perkara yang saat ini sedang diusut Korps Adhyaksa.
"Kita tunggu info perkembangannya dari kawan-kawan penyidik sore ini kabarnya mau konpers. Tentu kita ikut memonitor kasus ini," jelasnya.
Dikutip dari kompas.com, penggeledahan dilakukan di Lantai 2 Ruang Pimpinan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Para karyawan BGN tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor karena adanya penggeledahan tersebut.
"Digeledah, lantai 2, banyak orangnya, enggak boleh mendekat," kata salah satu karyawan BGN, ketika ditanya di depan kantor BGN, Rabu.
Kabar penggeledahan ini dibenarkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M Jeffry.
"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata M Jeffry kepada Kompas.com, Rabu.
Jeffry belum menjelaskan lebih lanjut terkait perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut maupun barang bukti yang dicari penyidik dalam kegiatan itu.
Rencananya sore nanti pihak Pidsus Kejagung akan melakukan konferensi pers terkait hal tersebut.
Penggeledahan ini menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN.
Prabowo kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN.
Selain itu, posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari.
Dikutip dari laman komisikejaksaan.go.id, Pujiyono merupakan professor termuda yang memulai karirnya sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta sejak Desember 2003.
Sebelumnya dia menggeluti aktivitas filantropis di kota Surakarta, sembari mendirikan lembaga konsultan di bidang survey dan analisis sosial.
Mantan Presiden BEM UNS ini menggeluti aktivitas itu sambil melanjutkan S2 hingga akhirnya diterima sebagai dosen.
Pada tahun 2008 ia melanjutkan kuliah S3 Ilmu Hukum, pilihan awalnya di Perancis, tetapi karena kekurangan tenaga pengajar ketika itu, ia mengurungkan niat untuk study overseas.
Ia harus mengambil S3 di dalam UNS, sambil kuliah ia tetap mengajar.
Pendidikan S3 ditempuh selama 3,6 tahun dengan IPK 3,96 (IPK tertinggi waktu itu)
Setelah lulus kuliah S3, ia dipercaya sebagai Kepala Unit Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) UNS, dan berikutnya menjadi Kaprodi S1 llmu hukum.
Fokus dan kesetiaannya itu berbuah, karena ia dapat mencapai gelar fungsional tertinggi sebagai seorang Guru Besar pada usia 40 Tahun (sebagai Guru Besar termuda ketika itu).
Pada usia belum genap 40 tahun secara musyawarah mufakat diminta untuk menjadi Wakil Dekan Akademik, Riset Dan Kemahasiswaan di Fakultas Hukum UNS sejak tahun 2019.
Profesionalitas dan pergaulan yang luas menjadikannya juga pernah dipercaya sebagai konsultan legal dan HR di berbagai perusahaan, selain itu juga sering dijadikan ahli untuk memberikan keterangan di Pengadilan, Kejaksaan maupun di Kepolisian sesuai dengan keahlian hukumnya.
Bekal sosial sudah dirintis sejak muda, Ia pernah menjadi Ketua Karang Taruna, Sekretaris Jenderal PASOEPATI (Pasukan Soeporter Sala Sejati), Pengurus Kadin Solo, termasuk sebagai Sekjen Ikatan Keluarga Alumni FH UNS (IKA FHUNS), yang memudahkanya bergaul sesama alumni fakultas hukum UNS dari berbagai angkatan dan berbagai institusi, baik di Kejaksaan, Hakim, KPK, kepolisian, Pengacara dan lain- lain
Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satu faktor yang menyebabkan Dadan Hindayana dicopot adalah karena ada temuan dugaan praktik jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ya, kemungkinan besar seperti itu (karena ada temuan jual beli dapur MBG), banyak lah informasi-informasi ke beliau," kata Dudung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dudung meyakini bahwa laporan mengenai karut-marut di BGN yang sampai ke telinga Prabowo tidak hanya berasal dari temuan dirinya, melainkan dari berbagai sumber.
"Saya rasa ke presiden yang nyampe bukan tidak serta merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Saya yakin," ujarnya.
Meski demikian, ia membenarkan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan sekitar satu bulan yang lalu, ia memang mendapati sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan program gizi tersebut.
"Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan ada hal-hal ketimpangan, dan tapi yang baiknya juga banyak ya," ucap Dudung.
Menurut Dudung, Prabowo ingin program MBG sempurna dan tidak terjadi penyimpangan.
"Karena ini itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ungkapnya.
Saat ditanyakan kembali apakah dugaan jual beli SPPG menjadi faktor Prabowo mencopot Dadan, Dudung membenarkannya secara lugas.
"Ya, salah satu faktornya itu (dugaan praktik jual beli dapur)," ucapnya. (kompas.com/tribunnews/berbagai sumber)
