NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Kondisi jalan pelantar kayu yang sempit dan nyaris roboh di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyita perhatian publik setelah sebuah video warga viral di media sosial.

Dalam video tersebut, sejumlah warga tampak berjibaku mengangkat seorang warga yang tengah sakit menggunakan tandu, melewati pelantar kayu yang berdiri di atas perairan pesisir Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan.

Langkah demi langkah mereka terlihat sangat hati-hati.

Mereka menggenggam erat tandu yang dibawa secara perlahan, menyusuri jalur sempit yang hanya berupa susunan papan dan kayu.

Pemandangan itu memantik perhatian banyak orang. Tidak sedikit yang mempertanyakan kondisi infrastruktur dasar yang masih harus dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia tersebut.

Pelantar yang viral itu tepatnya berada di Gang Nelayan, RT 01 RW 01, Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan.

Bagi warga setempat, pelantar tersebut bukan sekadar jalan penghubung.

Akses itu menjadi satu-satunya jalur keluar masuk menuju rumah-rumah warga yang berdiri di kawasan pesisir.

Namun kondisinya kini sangat memprihatinkan dan membahayakan.

Pada beberapa bagian, papan-papan kayu terlihat lapuk dan mulai rusak, dengan jalurnya yang sempit hanya cukup dilalui satu orang.

Ketua RT 01 Kampung Air Raya, Padil, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun.

Pelantar yang digunakan warga memiliki panjang total sekitar 300 meter.

Sebagian sepanjang kurang lebih 200 meter telah dibangun permanen beberapa tahun lalu, namun sisanya belum terealisasi dan kini mengalami kerusakan parah.

"Jalannya sempit, kalau pas ada yang sakit, tidak banyak orang yang bisa membantu mengangkat tandu secara bersamaan," ujar Padil.

Ia menjelaskan, pelantar tersebut dibangun sekitar tahun 2007 dan kini usianya telah mencapai kurang lebih 19 tahun.

"Pelantar rakyat kami ini sudah parah. Setiap tahun kami memperbaikinya secara swadaya. Ada warga yang menyumbang kayu dan dana, tapi biasanya tak tahan lama," katanya.

Ia mengaku kondisi tersebut sering menyulitkan warga, terutama saat terjadi keadaan darurat.

Menurut Padil, pembangunan pelantar tersebut telah menjadi usulan prioritas masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan selama sekitar lima tahun terakhir.

Namun hingga kini, usulan tersebut belum juga terealisasi.

"Sudah lima tahun diajukan terus, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya," ungkapnya.

Di balik pelantar yang rapuh itu, terdapat puluhan kepala keluarga yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada akses tersebut.

Mulai dari berangkat bekerja, mengangkut hasil tangkapan nelayan, hingga kebutuhan darurat seperti membawa warga yang sakit.

"Harapan kami pemerintah bisa memprioritaskan perbaikan pelantar rakyat ini. Sudah lama sekali kondisinya tidak layak digunakan," kata Padil.

Sementara itu, Lurah Serasan, Mohd Rasidi, membenarkan kondisi pelantar tersebut memang sudah sangat memprihatinkan.

Menurutnya, pihak kelurahan selama ini terus mengusulkan perbaikan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan daerah.

"Kondisi pelantar rakyat itu memang memprihatinkan. Dari kelurahan kami terus memperjuangkan agar bisa diperbaiki. Usulan sudah berkali-kali disampaikan ke tingkat kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas karena keterbatasan anggaran daerah," katanya.

Rasidi menjelaskan, pemerintah kelurahan telah mengusulkan revitalisasi pelantar untuk menyambung bagian yang sebelumnya sudah dibangun permanen.

"Sudah kami masukkan dalam Musrenbang selama kurang lebih lima tahun terakhir. Yang kami usulkan adalah revitalisasi untuk menyambung pelantar yang sudah disemenisasi. Saat ini masih tersisa sekitar 150 meter menuju ujung yang kondisinya rusak dan tidak layak lagi," ujarnya.

Ia berharap perbaikan pelantar tersebut dapat masuk dalam prioritas pembangunan tahun depan.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa masuk dalam prioritas dan mendapatkan alokasi anggaran," ujarnya.

Rasidi juga mengungkapkan, kawasan tersebut sempat diusulkan menjadi lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, dengan harapan dapat mendorong pembangunan akses infrastruktur.

Namun setelah dilakukan survei oleh tim dari pemerintah pusat, lokasi tersebut dinilai belum memenuhi syarat.

"Kemarin sempat kami usulkan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih supaya akses jalannya juga bisa dibangun. Tetapi setelah disurvei, luas wilayahnya dianggap tidak memenuhi kriteria," katanya.

Meski demikian, pihak kelurahan memastikan akan terus memperjuangkan pembangunan akses tersebut karena menjadi urat nadi aktivitas masyarakat pesisir.

"Tapi In Sya Allah kami akan terus kawal. Warga juga rutin bergotong royong memperbaiki bagian yang rusak karena jalan ini merupakan akses utama para nelayan," pungkasnya. (Tribunbatam.id/birrifikrudin)