TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menginstruksikan kadernya di DPRD Kabupaten/Kota untuk menghapus program yang tidak langsung menyentuh pelayanan publik, seperti kunjungan kerja, studi banding, dan kegiatan sejenis.

Instruksi melakukan restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing Kabupaten/Kota itu, dilakukan sebagai respons terhadap ketidakstabilan ekonomi nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ancaman inflasi yang dinilai berpotensi membebani masyarakat.

Ono Surono mengatakan, evaluasi APBD harus dimulai dari DPRD dengan memangkas program-program yang tidak menyentuh kebutuhan langsung warga.

"Evaluasi APBD harus dimulai dari DPRD. Hapus program yang tidak langsung menyentuh pelayanan publik. Misalnya kunjungan kerja, studi banding, dan kegiatan sejenis," ujar Ono, Rabu (3/6/2026).

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu juga, meminta seluruh legislator PDI Perjuangan membatasi agenda ke luar daerah.

Menurutnya, anggota dewan lebih baik memperbanyak waktu di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Selain mendorong efisiensi anggaran, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat juga membawa sejumlah agenda strategis, di antaranya gerakan menanam 10 komoditas pangan pendamping beras, penguatan ketahanan pangan mandiri melalui urban farming, serta rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno sepanjang Juni 2026.

Ono menilai, ketahanan pangan rumah tangga menjadi salah satu solusi menghadapi tekanan ekonomi. 

Ono juga mengimbau masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari, mengingatkan saat ini harga cabai yang tembus Rp70 ribu per kilogram. 

Ono mendorong warga menanam cabai, tomat, dan berbagai jenis sayuran di lingkungan rumah masing-masing.

"Ini cara sederhana menekan beban ekonomi keluarga," ucapnya.

Di sisi internal partai, PDI Perjuangan Jawa Barat menargetkan penyelesaian struktur organisasi mulai tingkat PAC, ranting hingga anak ranting di seluruh wilayah Jawa Barat pada bulan ini.

Penguatan struktur tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan peran Tiga Pilar Partai, yakni pengurus partai, anggota fraksi di legislatif, dan kepala daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Ibu Ketua Umum selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya sebagai jalan saja. Senyatanya, PDI Perjuangan harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan segala persoalan mereka," ucapnya.