TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, buka suara terkait pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang mengungkapkan bahwa biaya operasional ke luar negeri (LN) ditanggung oleh uang pribadi Presiden Prabowo Subianto jika sudah melebihi anggaran yang ditetapkan.
Pernyataan ini disampaikan Teddy untuk menanggapi komentar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal soal perjalanan luar negeri Prabowo.
Lewat video di media sosialnya, Dino sebelumnya menyoroti intensitas perjalanan luar negeri Prabowo yang disebutnya di luar batas kewajaran.
Zainal mengatakan, respons Teddy terhadap komentar Dino Pati Djalal itu justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain.
Ia menilai, respons dari Teddy tidak menjawab persoalan yang sedang dibahas.
"Jadi saya kira apa yang disampaikan Teddy itu malah tidak menjawab problem, itu malah menguak problem lain," kata Zainal, saat ditemui di Gedung Kompas, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Baca juga: Emrus Kritik Gaya Komunikasi Teddy saat Menanggapi Dino Patti Djalal
Perihal penggunaan dana pribadi Prabowo untuk perjalanan ke luar negeri sebagaimana yang disampaikan Teddy, Zainal meminta Sekretaris Kabinet itu menjelaskan batasan penggunaan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan uang pribadi Presiden.
"Soal penggunaan dana pribadi. Pertanyaannya, batasannya di mana? Apa yang dimaksud ketika presiden ke luar negeri, ini domain dimana dia melakukan itu secara pribadi sehingga dia harus keluar dana pribadi, dan mana domain negara, dimana dia harus mengeluarkan dana negara. Di mana coba? Ada enggak yang bisa menjelaskan, termasuk mungkin Letkol Teddy, coba jelaskan," kata Zainal.
Menurutnya, tidak pernah ada perincian terkait uang negara yang digunakan untuk perjalanan luar negeri Presiden.
Zainal kemudian menyoroti Teddy yang membandingkan antara besaran dana yang digunakan untuk perjalanan luar negeri Presiden Prabowo dengan besaran investasi yang masuk.
"Dari mana kita bisa memastikan bahwa itu (investasi masuk) adalah hasil karena keluar negeri? Gimana cara memastikannya? Emang kita bisa ngerinci? Enggak bisa dirinci," ucap Zainal.
Apalagi, menurutnya, jalannya pemerintahan bukan hanya karena andil satu orang saja atau one man show, melainkan kerja kolektif.
Ia melanjutkan, jika perjalanan luar negeri Presiden Prabowo dilakukan karena alasan untuk menjaring investasi asing masuk, menurut Zainal, hal itu bisa dilakukan oleh perwakilan pemerintah, bukan Presiden.
"Pemerintahan ini adalah kerja kolektif. Ada menteri, ada diplomat, ada menteri luar negeri, sehingga pertanyaan-pertanyaannya kan menjadi menarik. Kalau untuk dapat komitmen gitu, emang harus ngirim presiden? Kenapa enggak ngirim menteri aja? Kan gitu-gitu tuh pertanyaan yang bisa banyak (muncul)," kata Zainal Arifin Mochtar.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi penting mengenai aspek pembiayaan operasional lawatan internasional Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun terakhir.
Langkah ini diambil guna menjawab polemik publik dan kritik dari diplomat senior Dino Patti Djalal yang menyoroti tingginya intensitas kunjungan luar negeri kepala negara serta kekhawatiran dampaknya terhadap anggaran negara.
Dalam keterangan pers yang disampaikan melalui rekaman video pada Senin malam (1/6/2026), Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah sangat berkomitmen pada prinsip transparansi dan efisiensi anggaran.
Ia menyatakan bahwa kekhawatiran mengenai pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat aktivitas diplomasi ini sama sekali tidak beralasan.
Teddy mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan terkait sumber pendanaan kunker presiden.
Jika dalam pelaksanaan dinas di luar negeri terdapat pengeluaran yang melebihi plafon atau pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh negara, sisa biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada rakyat lewat APBN.
"Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Seskab Teddy secara tegas.
Menurut Teddy, transparansi anggaran ini menjadi bagian dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengutamakan akuntabilitas demi kepentingan nasional.
Kebijakan menanggung kelebihan biaya secara personal ini sengaja diterapkan agar seluruh agenda penguatan posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional dapat berjalan optimal tanpa harus mengorbankan atau menguras keuangan negara yang sedang diprioritaskan untuk pembangunan dalam negeri.
Selain faktor biaya mandiri, Teddy juga membeberkan langkah efisiensi ekstrem yang diterapkan pada jumlah personel delegasi.
Ia membandingkan tata kelola rombongan saat ini dengan era-era sebelumnya, di mana jumlah pengikut dinas kini dipangkas secara drastis hingga menyisakan struktur yang sangat ramping.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga warta-wartawan pasti tahu itu semua," bebernya.
Teddy mengingatkan bahwa keaktifan Presiden di luar negeri bukan sekadar perjalanan seremonial tanpa arah, melainkan investasi diplomasi yang mendatangkan keuntungan ekonomi masif bagi kas negara.
Salah satu bukti konkretnya adalah data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatat total investasi masuk ke Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir menembus angka Rp2.430 triliun.
Bahkan, dari lawatan singkat Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan pada bulan lalu saja, pemerintah langsung berhasil mengamankan komitmen investasi baru senilai kurang lebih Rp575 triliun.
Melalui klarifikasi yang panjang lebar ini, Teddy berharap masyarakat dapat melihat secara jernih bahwa aktivitas internasional Presiden diurus secara sangat efisien, bertanggung jawab, dan justru mendatangkan hasil finansial serta ketahanan nasional yang berkali-kali lipat lebih besar bagi Indonesia.
Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menyampaikan 5 saran kepada Presiden Prabowo yang sering ke luar negeri.
Menurut Dino, Prabowo merupakan Presiden yang paling sering ke luar negeri.
"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino Patti Djalal dikutip dari akun instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).
Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya.
Ia menuturkan, kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar.
Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping. Ditambah berbagai biaya lainnya.
"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino.
Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan dirinya mendapatkan anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto.
"Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri," kata Dino.
Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya sebagai sahabat lama Prabowo.
"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeridan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino.
Dino lalu menyampaikan lima saran untuk Presien Prabowo Subianto.
Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon.
Menurut Dino, kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam.
Kemudian selebihnya basa-basi, jamuan dan seremonial yang biasanya tidak perlu.
"Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ucap Dino.
Aksi penghematan melalui Zoom call, kata Dino, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.
Dino lalu mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang sudah 17 kali menelpon Presiden AS Donald Trump.
Tetapi, Sheinbaum, belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump padahal Amerika Serikat adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko.
"Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi," jelas Dino.
Kedua, untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir.
Ia bercerita kabarnya Presiden Finlandia Alexander Stubb sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo tapi tidak pernah direspon.
"Entah kenapa," katanya.
Kemudian, kata Dino, dalam KTT ASEAN di Cebu Filipina, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengarahkan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspon. Dino menyarankan pihak Istana menerapkan Formula 1 + 8.
"Dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos atau PBB di New York atau ASEAN atau G20 dan lain sebagainya," kata Dino.
"Sembari menyampaikan pidato presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir," tutur Dino.
"Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08," sambung Dino.
Ketiga, Dino juga berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik.
Dino mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas.
"Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya," kata Dino.
Dino menyarankan Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H.
"Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat," kata Dino.
Dino menilai diperlukan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden Prabowo di luar negeri.
Keempat, Dino juga mengajurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinpingyang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang pepergian ke luar negeri.
Kelima, Dino mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono. Menurut Dino, cara itu akan menghemat biaya.
Pasalnya, biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama.
"Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang harus selalu berada di samping Presiden," katanya.
Ia mencontohkan Mantan Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa dan Retno Marsudi.
"Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," tutur Dino.
Dino menuturkan saran itu disampaikan sebagai bentuk dari suara rakyat yang murni dari nurani mereka.
"Silahkan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini," ungkap Dino.
"Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," imbuh Dino.
