TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial tidak bisa bertumpu pada pundak pemerintah semata. 

Diperlukan kolaborasi serta sinergi yang kokoh antara pemerintah, dunia usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar penuntasan isu-isu sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pesan kuat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Seminar Sinergitas dan Kerja Sama dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi LKS Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di BPSDM Kalbar, Rabu 3 Juni 2026.

Harisson mengakui, meski pemerintah daerah terus meluncurkan berbagai program jaring pengaman sosial, keterbatasan sumber daya membuat kemitraan lintas sektor menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.

"Persoalan sosial di lapangan sangat kompleks. Karena itu, keterlibatan dunia usaha melalui alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) serta peran aktif LKS menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat," tegas Harisson.

Baca juga: Akselerasi Pembangunan Pontianak Utara, DPRD Dorong Pemkot Segera Eksekusi Masukan Fraksi

Di mata Pemprov Kalbar, LKS merupakan mitra strategis karena bergerak di akar rumput dan bersentuhan langsung dengan klaster masyarakat yang membutuhkan bantuan, perlindungan, maupun pendampingan khusus.

Keberadaan lembaga ini dinilai efektif dalam menjangkau kelompok rentan yang kerap tidak terjangkau secara maksimal oleh program formal pemerintah.

Demi mengoptimalkan dampak di lapangan, Harisson mendorong adanya sinkronisasi program antara LKS, kebijakan pemda, dan peta penyaluran CSR perusahaan swasta maupun BUMD.

"Kita ingin seluruh program sosial ini dipetakan bersama. Dengan begitu, pihak pemerintah maupun perusahaan dapat mengetahui kebutuhan riil di lapangan, sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata," jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda Kalbar ini mengingatkan sektor korporasi agar tidak memandang program CSR sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata.

CSR harus diposisikan sebagai instrumen yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan.

Meskipun data menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Barat, Harisson mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian dan dukungan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Kelompok tersebut meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, korban bencana, serta masyarakat rentan lainnya yang memerlukan pendampingan sosial.

"Kita patut bersyukur angka kemiskinan terus menurun, tetapi perjuangan belum selesai. Masih banyak warga yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan agar dapat hidup lebih sejahtera," imbuhnya.

Di akhir sambutan, Harisson menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pengurus dan relawan LKS yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan sosial di tengah masyarakat.

Ia berharap kolaborasi tripartit ini terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang lebih merata.

Agenda tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Kalbar sekaligus Ketua Umum BKKKS Provinsi Kalbar, Windy Prihastari Harisson, Direktur Pemasaran Bank Kalbar, serta pengurus LKS dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. (*)