TRIBUNNEWS.COM, MALUKU UTARA – Hilirisasi nikel Indonesia tidak bisa lagi hanya bermodalkan angka investasi yang jumbo.
Di tengah realisasi investasi kuartal I 2026 yang menembus Rp147,5 triliun—di mana nikel menyumbang Rp41,5 triliun—tantangan baru kini menghadang: pasar global menuntut jaminan keberlanjutan (sustainability) yang ketat sebagai syarat mutlak paspor ekspor.
Isu krusial inilah yang memantik diskusi hangat bertajuk "Responsible Downstreaming at Scale: North Maluku Sustainable Experience".
Diskusi yang diinisiasi oleh Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia dalam rangkaian Indonesia Critical Minerals Conference 2026 ini membedah bagaimana Maluku Utara kini tengah dipersiapkan menjadi barometer global untuk praktik hilirisasi yang bertanggung jawab.
Sebelum diskusi digelar, Kadin bersama para panelis mancanegara sempat meninjau langsung ekosistem hilirisasi di Indonesia Weda-bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara, pada 1-2 Juni lalu.
"Banyak peserta datang dengan berbagai perspektif dan ekspektasi awal mengenai industri nikel Indonesia. Namun setelah melihat langsung operasional di lapangan, investasi lingkungan yang dilakukan, serta keterbukaan dalam berdialog, kami melihat sebuah ekosistem industri skala dunia yang terus berupaya menaikkan standar keberlanjutannya," ungkap Ketua ESDM Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia, Ovan Tito.
Maluku Utara memang bukan lagi pemain lokal.
Menyumbang 13 persen hingga 15% pasokan nikel dunia, provinsi ini sukses mencatatkan pertumbuhan ekonomi fantastis sebesar 19,64% pada kuartal pertama 2026—tertinggi di Indonesia.
Sektor pertambangan dan pengolahan menjadi motor utama, di mana produk besi baja, nikel, dan bahan kimia anorganik mendominasi hingga 96,65% total ekspor daerah.
Namun, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa kesuksesan tidak boleh hanya dihitung dari pertumbuhan ekonomi di atas kertas.
PR besar berikutnya adalah memastikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
"Kami sedang memperkuat pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik yang relevan dengan industri. Tujuannya agar warga Maluku Utara bukan hanya jadi penonton, tapi bisa mengisi posisi-posisi strategis," tegas Sherly.
Baca juga: Pengamat: Insentif EV Berbasis Nikel Perkuat Hilirisasi Industri Mineral
Hingga 2030, Sherly berkomitmen mengimbangi ekspansi kawasan industri dengan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi warganya.
Ambisi besar Indonesia ini langsung berhadapan dengan tuntutan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dari pasar internasional.
Industri nikel tanah air dituntut untuk lebih transparan agar bisa bersaing di ceruk pasar premium.
Executive Director NiPERA, Chris Schlekat, mengingatkan bahwa sertifikasi berbasis sains yang kredibel akan menjadi penentu masa depan ekspor Indonesia.
"Ke depan, akses pasar global akan semakin ditentukan oleh kemampuan produsen untuk menunjukkan praktik ESG yang dapat diverifikasi secara objektif," jelas Chris.
Akselerasi industri nikel Indonesia yang melesat dalam waktu kurang dari satu dekade memang diakui oleh raksasa komoditas global.
Co-head of Responsible Sourcing Glencore, Ilse Schoeters, melihat ada ketimpangan adaptasi ESG akibat pertumbuhan yang terlalu cepat tersebut.
"Kami melihat ada beberapa perusahaan yang sudah maju dalam mengintegrasikan ESG ke dalam operasionalnya, sementara sebagian lain masih dalam proses membangun sistem yang diperlukan," kata Ilse.
Senada dengan itu, Community Outreach Coordinator IRMA, Andre Barahamin, menekankan pentingnya audit independen untuk membangun kepercayaan dengan pasar global dan masyarakat lokal.
"Transparansi bukan tentang mencari siapa yang salah, melainkan fondasi bersama untuk melihat kemajuan dan perbaikan yang harus dilakukan. Audit independen akan membantu perusahaan memetakan langkah perbaikan dengan jelas," pungkas Andre.
