TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Franciscus Sibarani, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kantor Staf Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama KSP yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu, 3 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Sibarani menilai fungsi monitoring dan evaluasi yang dilakukan KSP memiliki peran strategis untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah berjalan sesuai sasaran serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara berkala sangat diperlukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus dievaluasi dan diperbaiki apabila ditemukan kendala maupun persoalan di lapangan.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai hasil temuan yang telah disampaikan KSP kepada Presiden sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program ke depan.
• Kodim 1201/Mempawah dan Warga Gotong Royong Bangun Jembatan Baru di Parit Kurus
Menurut Sibarani, langkah tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Selain memberikan apresiasi, politisi Partai Golkar itu turut mendorong agar setiap temuan yang mengarah pada indikasi penyimpangan, khususnya dugaan tindak pidana korupsi, dapat segera ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.
Sibarani menegaskan bahwa penanganan yang cepat dan tegas terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.
Ia menilai komitmen Presiden dalam menindak persoalan tersebut akan semakin memperkuat citra pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis secara transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar sejak awal memberikan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan KSP di bawah kepemimpinan Dudung Abdurachman patut mendapat apresiasi karena membantu memastikan program-program prioritas Presiden dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Sibarani juga menilai berbagai temuan di lapangan perlu ditindaklanjuti secara serius agar pelaksanaan program benar-benar efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Ia menambahkan, langkah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara cepat akan sangat penting untuk menjaga efektivitas program sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program strategis nasional.
• Pasar Anggrek dan Pasar Dahlia Pontianak Akan Direvitalisasi, DPRD Ungkap Masalah Terbaru
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terkait kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.
Silmy merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Ia juga meraih gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI).
Sebelum masuk di pemerintahan, pria kelahiran 19 November 1974 ini memiliki jejak panjang di dunia korporasi.
Melansir dari laman Kementerian Imipas, Silmy tercatat sempat menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) pada 2014.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) pada 2016, sebelum dipercaya memimpin PT Krakatau Steel (Persero) pada 2018.
Silmy juga merupakan Komisaris di PT Telkom Indonesia. Ia ditunjuk menduduki jabatan tersebut sejak 2023 lalu.
Sementara terkait kariernya di pemerintahan dimulai saat dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada Januari 2023.
Kemudian pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Silmy ditunjuk sebagai Wakil Menteri Imipas. Ia dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu.
Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Kamis (4/6), berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Silmy Karim memiliki kekayaan sebesar Rp243 miliar.
Harta kekayaannya tersebut terdiri atas 11 tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, dengan nilai total mencapai Rp184.024.640.000. Seluruh aset tersebut merupakan hasil sendiri dan warisan.
Selain itu, Silmy juga tercatat memiliki aset berupa tujuh kendaraan dari hasil sendiri dengan nilai total Rp8.475.000.000. Kendaraan tersebut terdiri dari dua unit sepeda motor Harley-Davidson keluaran 1998 dan 2003.
Kemudian, mobil Jeep CJ7 tahun 1988, mobil Mercedes-Benz 280E tahun 1979, mobil Toyota Land Cruiser tahun 1981, mobil Jeep Wrangler tahun 1996, serta mobil Mercedes-Benz G63 tahun 2022.
Ia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp11.390.000.000, surat berharga senilai Rp8.695.320.000, serta kas dan setara kas Rp31.007.358.544.
Meski demikian, Silmy tercatat memiliki utang sebesar Rp8.995.522.634. Sehingga total harta kekayaannya secara keseluruhan sebesar Rp234.596.795.910.
