TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), bahkan kembali mencapai rekor terendah sepanjang masa.
Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), nilai tukar rupiah ditutup melemah pada level Rp18.049 per dolar AS.
Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46 persen dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar AS pada Rabu (3/6/2026).
Bank Indonesia (BI) menyebut pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp18.000 dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak dunia tetap tinggi, sehingga meningkatkan risiko inflasi global dan memicu arus modal keluar dari negara-negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.
"Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai," ujar Destry dalam keterangannya, Kamis.
Selain faktor eksternal, Destry mengungkapkan, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari tingginya kebutuhan valuta asing (valas) di dalam negeri.
Hal itu sejalan dengan pola repatriasi dividen perusahaan dan pembayaran utang luar negeri (ULN) yang meningkatkan permintaan terhadap dolar AS.
Meski demikian, BI memastikan akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai instrumen intervensi.
Salah satunya dengan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar tetap berjalan baik dan pergerakan rupiah tetap sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data BI, pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara di kawasan.
Secara year to date (ytd), rupiah tercatat melemah 7,44 persen.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia tetap berada pada level yang memadai, yakni sebesar 146,2 miliar dolar AS pada akhir April 2026.
Sehingga, dinilai mampu mendukung upaya stabilisasi nilai tukar dan menjaga ketahanan sektor eksternal.
Baca juga: HET MinyaKita Dipastikan Naik, Pemerintah Segera Umumkan Harganya
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah terus berkoordinasi secara intens untuk memonitor situasi terkini terkait nilai tukar rupiah.
"Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan, terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.
Kendati demikian, Prasetyo mengeklaim fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah pelemahan rupiah.
Menurut dia, hal itu tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia serta inflasi yang dinilai masih terjaga.
Di sisi lain, ekonom memperingatkan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah dapat memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia.
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, dalam enam bulan terakhir rupiah telah mengalami depresiasi sebesar 7,29 persen terhadap dolar AS.
Menurut dia, pelemahan tersebut tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap sebagian besar mata uang dunia.
"Dalam periode yang sama, rupiah melemah terhadap 86 persen mata uang di dunia. Rupiah juga melemah terhadap seluruh mata uang utama di ASEAN, meliputi SGD, THB, MYR, VND, dan PHP," ujar Wijayanto.
Padahal, beberapa mata uang negara tetangga justru mampu menguat terhadap dolar AS pada periode yang sama.
"Bahkan SGD, MYR, dan VND menguat terhadap dolar AS pada periode tersebut," kata dia.
Bisa berlanjut
Ia memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berpotensi berlanjut hingga 2027 apabila faktor-faktor fundamental ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Wijayanto mengatakan, setiap depresiasi rupiah sebesar 10 persen berpotensi mendorong inflasi sekitar 0,5 hingga 1 persen.
Kenaikan inflasi tersebut pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya.
Menurut Wijayanto, hampir seluruh sektor berpotensi terdampak apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam jangka panjang.
Namun, beberapa kelompok barang dinilai lebih rentan mengalami kenaikan harga, antara lain elektronik, barang konsumsi cepat saji (FCMG), material bangunan, hingga produk otomotif.
"Masyarakat desa justru paling terdampak. Mereka tidak mempunyai akses dan pengetahuan untuk merespons dan mengantisipasi. Posisi mereka menjadi pure price taker atau kelompok yang paling rentan dan paling sulit beradaptasi," ujarnya. (*)
