Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Lampung Muhammad Junaidi menilai tingginya angka anak putus sekolah tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan faktor ekonomi maupun persoalan administrasi data kependudukan.
Pernyataan ini disampaikan terkait tingginya angka putus sekolah di Lampung. Berdasarkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), sebanyak 20.534 siswa di Lampung putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan hingga pertengahan 2026.
Rinciannya, 5.081 siswa di tingkat SD, 10.531 siswa di tingkat SMP, dan 4.742 siswa di tingkat SMA.
Menurut Junaidi, ada sejumlah faktor lain yang turut berkontribusi terhadap munculnya angka putus sekolah, termasuk dampak kebijakan penerimaan peserta didik di sekolah negeri yang membuat sebagian siswa kesulitan melanjutkan pendidikan.
"Iya benar, ada kemungkinan secara administrasi kependudukan belum diperbarui status ijazahnya sehingga masih tercantum pendidikan awal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga putus sekolah itu akibat pemberlakuan zonasi di sekolah negeri," kata Junaidi, Jumat (5/6/2026).
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, banyak siswa yang tidak dapat diterima di sekolah negeri karena jarak tempat tinggal yang dinilai terlalu jauh dari sekolah tujuan.
Di sisi lain, ketika hendak melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, tidak sedikit keluarga yang terkendala biaya.
"Rumah yang terlalu jauh membuat siswa tidak dapat diterima di sekolah negeri. Sementara mau melanjutkan ke sekolah swasta terkendala biaya," ujarnya.
Junaidi mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung yang telah menyiapkan berbagai program untuk menekan angka putus sekolah, mulai dari pembentukan tim percepatan, penguatan PKBM, peluncuran SMA Terbuka, Kelas Cangkok, hingga optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP).
Namun demikian, ia menilai upaya tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan yang lebih menyentuh akar persoalan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat keberadaan sekolah swasta yang selama ini justru mengalami kekurangan peserta didik meski daya tampung pendidikan di Lampung sebenarnya masih mencukupi.
"Kalau sekolah swasta bisa dihidupkan kembali melalui bantuan operasional, subsidi biaya pendidikan atau skema kerja sama dengan pemerintah, maka siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki pilihan untuk melanjutkan sekolah tanpa terbebani biaya besar," katanya.
Selain itu, Junaidi mendorong adanya pemetaan yang lebih rinci terhadap wilayah-wilayah dengan angka putus sekolah tinggi agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.
Ia juga mengusulkan peningkatan sosialisasi program bantuan pendidikan kepada masyarakat, mengingat masih banyak keluarga yang belum mengetahui berbagai fasilitas pendidikan yang telah disiapkan pemerintah.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat yang saat ini mulai berjalan merupakan langkah positif.
Namun, belum sepenuhnya menjawab persoalan putus sekolah di Lampung karena cakupannya masih terbatas dibanding jumlah anak yang membutuhkan layanan pendidikan.
"Program Sekolah Rakyat tentu baik, tetapi belum bisa menjadi satu-satunya solusi. Perlu penguatan sekolah swasta, perluasan beasiswa, bantuan transportasi bagi siswa di daerah terpencil, serta pendampingan keluarga agar anak-anak tetap bertahan di sekolah," ujar Junaidi.
Untuk menekan angka putus sekolah, Disdikbud Lampung membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Putus Sekolah, memperkuat program kesetaraan melalui PKBM, meluncurkan SMA Terbuka yang mulai menerima pendaftaran pada Juli 2026, mengoptimalkan Program Indonesia Pintar (PIP), serta menyiapkan program Kelas Cangkok bagi siswa berprestasi yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
