Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Koordinator pengawasan Badan Gizi Nasional (Korwas BGN) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Janse Punuf, menyampaikan satu SPPG di Kecamatan Kota Soe sempat berhenti beroperasi karena keterlambatan pengurusan administrasi. 

"Satu Dapur SPPG yang sempat terhenti beroperasi karena keterlambatan administrasi, itu di Kecamatan Kota Soe. Namun saat ini dana sudah masuk, sehingga sudah bisa mempersiapkan dapur untuk beroperasi seperti biasa" ungkap Janse kepada POS-KUPANG.COM pada Jumat (5/6/2026). 

Janse menyebutkan setelah dana masuk rekening hari ini (Jumat), pihak Dapur SPPG harus melakukan PO dan restok bahan baku terlebih dahulu. Pelayanan MBG baru akan berjalan normal sehari kemudian. 

Baca juga: Dapur  MBG Langga Lero Berjalan  Normal, Sehari Layani 2000-an Siswa

Baca juga: Satgas MBG TTU Bungkam Soal Hasil Laboratorium Sampel Makanan SPPG Susulaku

"Jadi tidak beroperasi bukan karena faktor luar tetapi sedang dalam pengurusan administrasi, dana sudah masuk hari ini," tegas Janse. 

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG Di Kabupaten TTS berjalan lancar. Sebanyak 15 Dapur yang telah beroperasi di delapan kecamatan dan akan terus bertambah. 

"Saat ini dapur SPPG sudah ada di delapan kecamatan, dengan jangkauan yang cukup luas dengan jumlah penerima yang banyak maka sedang kami upayakan untuk penambahan jumlah Dapur SPPG," tutupnya.

Tata ulang program MBG

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan akan menata ulang penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, juga melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Demikian langkah prioritas Kepala BGN Nanik S Deyang setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hindayana. 

Pertama, melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program MBG. BGN akan fokus memperbaiki kualitas dan tidak mengejar jumlah penerima manfaat MBG.

"Jadi, kami tidak akan mengejar ke 82 juta tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (5/6/2026).

BGN akan menaruh perhatian lebih besar terhadap kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga siswa sekolah dasar (SD).

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," ujarnya. 

Kedua, melakukan moratorium pembangunan SPPG atau dapur MBG. Kebijakan tersebut diambil untuk menata penyebaran SPPG atau dapur MBG yang belum erata di sejumlah daerah.

Ketiga, BGN akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.

BGN juga akan fokus memperbaiki fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," ujar Nanik.

Keempat, BGN juga akan mencari skema alternatif untuk menjalankan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Skema alternatif tersebut akan disusun agar pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan. Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," ujar Nanik. 

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. 

Prabowo, kata Prasetyo, menilai Nanik sebagai sosok yang memiliki kedisiplinan tinggi dalam menjaga kualitas menu MBG.

"Kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari siaran Youtube Kompas TV, Kamis (5/6/2026).

Ia juga menyampaikan, Prabowo menilai Nanik sebagai sosok yang dapat memastikan seluruh pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, ketegasan itu diperlukan untuk memperkuat tata kelola BGN yang memegang peran strategis dalam program pemenuhan gizi nasional.

Dengan pengalaman dan karakter kepemimpinan Nanik, pemerintah berharap pimpinan baru BGN dapat segera melakukan pembenahan internal dan memperkuat kualitas pelaksanaan program MBG.

"Untuk kita minta ke beliau, yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru, untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan," ujar Prasetyo. (any/kompas)