TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Upaya panjang ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk mewujudkan kawasan Malioboro, sebagai Low Emission Zone (LEZ).
Jantung pariwisata Kota Pelajar tersebut, ditargetkan segera bersih total dari asap kendaraan, termasuk becak motor (bentor) yang selama ini memadati jalanan.
Komitmen ini diawali secara simbolis dengan penghancuran fisik 50 unit bentor menggunakan alat berat, Selasa (3/6/26), sebagai rangkaian dari peringatan HUT ke-79 Pemkot Yogyakarta.
Sebagai gantinya, para pengemudi becak motor difasilitasi untuk beralih menggunakan armada becak listrik yang rendah emisi lebih ramah lingkungan.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan transisi dari moda transportasi berbahan bakar fosil ke tenaga listrik merupakan harga mati demi menjaga kelestarian lingkungan di sepanjang sumbu filosofi.
"Ya, lambat tapi pasti bahwa becak konvensional (bentor) harus habis, ya. Kemudian secara bertahap becak listrik hadir," ungkapnya.
Ia menargetkan, seluruh kuota 900 becak listrik sudah bisa sepenuhnya menggantikan bentor dan becak kayuh konvensional dalam waktu dua tahun ke depan.
Berdasarkan catatan Pemkot Yogyakarta, sampai sejauh ini total sudah ada 260 unit becak listrik yang resmi didistribusikan dan beroperasi.
"Harapan saya, waktu dua tahun paling telat, ya, 900 itu sudah tergantikan. Nah, dengan cara begitu maka cita-cita mewujudkan transportasi minim polutansumbu filosofi akan tercapai," cetusnya.
Guna mengantisipasi munculnya bentor-bentor baru yang nekat menyusup ke kawasan Malioboro, Pemkot Yogyakarta pun menerapkan strategi berlapis.
Hasto menegaskan, distribusi becak listrik tidak diberikan secara perorangan, melainkan wajib melalui wadah paguyuban yang berbentuk koperasi.
Sistem by name by address yang dikelola oleh koperasi dipasang sebagai filter untuk mengunci jumlah penarik becak yang berhak beroperasi di Malioboro.
Lalu, setiap penarik bentor yang menerima unit becak listrik baru, diwajibkan menyerahkan armada lamanya untuk langsung dimusnahkan pemerintah.
"Begitu menerima (becak listrik), itu (bentor) dihancurkan. Sehingga harapan saya tidak ada orang mau nambah becak baru dalam bentuk yang konvensional," ujarnya.
Demi memuluskan target pembersihan bentor dalam kurun waktu dua tahun tersebut, Wali Kota berharap dukungan dari berbagai pihak.
Di samping itu, pihaknya pun siap mengajukan anggaran khusus ke DPRD Kota Yogyakarta, untuk melakukan pengadaan massal armada becak listrik.
"Salah satu contohnya kan kalau saya beli 500 becak, ya pakai APBD, biar agak cepat kan. Saya usulkan anggaran di DPRD untuk di (APBD) perubahan 2026 dan anggaran murni 2027," cetusnya.
Wali Kota Hasto Wardoyo juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin target besar ini meleset dari ketetapan yang telah dicanangkan.
Kendati demikian, ia memastikan pendekatan yang humanis dan sarat nilai-nilai sosial tetap dikedepankan, terutama menyangkut hajat hidup pelaku usaha dan warga setempat.
"Jangan biar berjalan saja, kalau berjalan saja enggak sampai-sampai itu. Pasti tahapan ini pasti harus (ditempuh) kencang itu," tandasnya.
Hasto membeberkan, pemerintah provinsi sudah merencanakan pemasangan portal di sejumlah sirip-sirip jalan yang terhubung langsung dengan sumbu utama Malioboro.
Meski pihaknya tidak mau gegabah, pemasangan portal ini menjadi pembatas krusial agar sterilisasi kendaraan bermotor dapat dikendalikan dengan baik
"Ini saja Bu Erny (Kepala Dishub DIY) di akhir tahun sudah memasang portal di sirip-sirip Malioboro. Nanti kami rembug dengan warga yang ada di sirip-sirip seperti apa baiknya, kapan portal dibuka, kapan portal ditutup," ujarnya.
Wali Kota menyadari betul, memutus akses kendaraan bermotor di jantung pariwisata Kota Yogyakarta memiliki dampak turunan yang cenderung masif.
Oleh karena itu, ia mengisyaratkan adanya sejumlah pengecualian kebijakan yang bersifat mendasar, agar tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun pelaku wisata.
"Pasti ada pengecualian-pengecualian. Sebagai contoh seperti sekarang ini, bus tidak lewat Tugu atau Titik Nol. Tapi kan ada excuse, pengecualian tertentu untuk orang yang sudah booking hotel menggunakan bus, ya seperti-seperti itulah," jelasnya.
"Kalau menurut saya, mesti ada pengecualian-pengecualian yang harus kita catat, agar tidak memangkas kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendasar bagi masyarakat," tambah Hasto.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menyebut, pembatasan total ini bakal menyasar becak motor (bentor) maupun kendaraan pribadi.
Langkah tersebut jadi bagian dari upaya merealisasikan satu area Low Emission Zone (LEZ) alias zona emisi rendah di sepanjang kawasan Malioboro.
"Target yang terdekat adalah di akhir November nanti enggak ada bentor di Malioboro. Jadi yang boleh melintas kan hanya yang non-BBM, seperti becak kayuh sama becak listrik. Itu target terdekat ya," ujarnya, Rabu (3/6/26).
Erni menegaskan, status LEZ yang bakal disematkan di kawasan Malioboro membuat akses kendaraan bermotor untuk melintas jadi sangat terbatas.
Praktis, lanjut Kadishub, kedepannya hanya ada beberapa moda transportasi khusus yang diizinkan melintasi ikon wisata Kota Yogyakarta tersebut.
"Jadi kan di sana low emission zone. Yang boleh melintas hanya kendaraan darurat, becak kayuh, becak listrik, lalu juga Trans Jogja. Untuk Trans Jogja juga kita upayakan nanti ada tambahan bus listriknya, supaya layanan semakin baik," imbuhnya.
