Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurahman

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, memprediksi puncak musim kemarau di wilayah Jawa Barat, termasuk wilayah Priangan Timur Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Banjar, terjadi pada Agustus 2026. 

Kondisi tersebut, diperkirakan turut dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak pada penurunan curah hujan secara signifikan.

Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda BMKG Bandung, Yuni Yulianti, mengatakan musim kemarau tahun ini sudah mulai berlangsung di wilayah Bandung dan sekitarnya, seiring masuknya pola musim kering di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

“Untuk tahun 2026 ini, memang sudah musim kemarau, dan BMKG memprediksi akan disertai El Nino,” ujar Yuni, Sabtu (6/6/2026).

El Nino, kata Yuni, merupakan anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik ekuator yang berdampak pada berkurangnya pembentukan awan hujan di Indonesia. Kondisi ini, berpotensi menurunkan curah hujan di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.

“Untuk tahun ini diprediksi El Nino moderat, dengan peluang kecil menuju kuat, tetapi dominan tetap moderat,” ucapnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kabupaten Garut Hari Ini Menurut BMKG: Berawan Siang hingga Malam Hari

Baca juga: Petani Ciamis Selatan, Hujan Kebanjiran dan Kemarau Kekeringan

Menanggapi istilah El Nino Godzilla yang kerap muncul di publik, BMKG menegaskan istilah tersebut tidak digunakan secara resmi dalam klasifikasi meteorologi.

“BMKG sendiri tidak pernah merilis adanya El Nino Godzilla. Kami mengkategorikan El Nino itu menjadi tiga, yaitu El Nino lemah, moderat, dan kuat,” katanya. 

BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2026 di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

“Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus, termasuk wilayah Bandung Raya. Secara umum, curah hujan lebih rendah dan durasi musim kemarau di beberapa wilayah bisa lebih panjang dari normal,” katanya. 

BMKG mengingatkan bahwa penurunan curah hujan akibat El Nino berpotensi berdampak pada sejumlah sektor, terutama pertanian, irigasi, dan ketersediaan air bersih.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan penghematan air, dan sektor pertanian menyesuaikan pola tanam serta memilih varietas yang tahan kekeringan,” katanya.

Selain itu, pengelolaan irigasi dan waduk juga diminta untuk dioptimalkan guna mengantisipasi berkurangnya suplai air selama musim kemarau berlangsung.

“Musim kemarau bukan berarti tanpa hujan sama sekali, tetapi intensitasnya jauh lebih rendah,” ucapnya. 

BMKG juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah rawan yang mengalami kekeringan berkepanjangan.

Di tempat berbeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring masuknya musim kemarau 2026. 

Pranata Humas Ahli Muda BPBD, Hadi Rahmat, mengatakan kesiapsiagaan tersebut dilakukan menyusul rilis dari BMKG yang menyebut wilayah Jawa Barat telah memasuki periode musim kemarau sejak Mei, dengan kecenderungan kondisi lebih kering dibanding normal akibat pengaruh El Nino. 

Kondisi serupa pernah terjadi pada 2023, yang tercatat sebagai tahun dengan dampak kekeringan relatif ekstrem.

Sejumlah daerah bahkan masuk dalam kategori wilayah terdampak tertinggi kekurangan air bersih, di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Ciamis, Bekasi, dan Garut.

“Kalau kita mengacu ke 2023, itu cukup ekstrem. Dan pola yang sama masih berpotensi terjadi jika El Nino kembali menguat,” ujar Hadi, Sabtu (6/6/2026).

Selain kekeringan, ancaman lain yang turut menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan. Pada 2023, BPBD mencatat sedikitnya 710 kejadian karhutla di Jawa Barat.

Sejumlah wilayah yang kerap menjadi titik rawan antara lain Majalengka, Sumedang, Subang, Sukabumi, Kabupaten Bandung, hingga Kuningan. 

Sebagian besar kejadian terjadi pada kawasan hutan produksi yang masih memiliki vegetasi mudah terbakar saat kemarau panjang.

“Rata-rata memang di wilayah dengan tutupan hutan produksi. Hutan alami di Jawa Barat sudah sangat berkurang,” katanya. 

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penyiagaan mobil tangki air bersih hingga peralatan pemadam kebakaran seperti mesin pompa (alkon) yang dapat digunakan saat terjadi karhutla.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga telah dilakukan sejak April melalui rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah, hingga pihak swasta untuk memperkuat dukungan personel dan peralatan di lapangan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan bencana. Semua stakeholder harus terlibat,” ucapnya. 

Meski musim kemarau telah berlangsung, BPBD Jawa Barat belum menetapkan status siaga kekeringan secara resmi. 

Pemerintah Provinsi masih melakukan pemantauan kondisi cuaca yang dinilai belum sepenuhnya stabil.

Hadi menyebut, kondisi cuaca di Jawa Barat masih menunjukkan anomali, di mana sebagian wilayah masih diguyur hujan dan bahkan terjadi banjir di beberapa daerah.

“Secara siklus memang sudah kemarau, tapi kondisi di lapangan masih dinamis. Jadi kita masih wait and see,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin Rakor Penanganan Persampahan Serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Wilayah Jabar Tahun 2026.

Rakor berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) pada Kamis 4 Juni 2926 yang dihadiri Bupati/wali kota dari 27 kabupaten dan kota di Jabar. 

Dikatakan Dedi, dalam rakor tersebut membahas dua agenda penting yang dalam waktu dekat akan dihadapi masyarakat di Jabar. 

Pertama, ancaman penumpukan sampah karena kapasitas TPA Sarimukti maksimal hanya akan mampu menampung sampah dalam waktu 6 bulan lagi dan musim kemarau pada tahun ini yang diprediksi relatif panjang, karena munculnya El Nino. 

"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati walikota, memetakan penanganan masalah," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, langkah antisipasi harus sudah dilakukan secepatnya tanpa menunggu bencana muncul terlebih dulu. 

Dedi mengajak TNI dan juga masyarakat lainnya yang peduli untuk bersama-sama mengantisipasi kemarau panjang dan permasalahan sampah.

"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," katanya. (*)