WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Suhud Alynudin resmi mengemban amanah sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029.

Politisi PKS ini mengucapkan sumpah jabatan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026), menggantikan Khoirudin.

Pergantian pucuk pimpinan legislatif Kebon Sirih ini terjadi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja dan sederet persoalan mendasar warga yang kian krusial.

Momentum ini lantas disorot tajam oleh Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK).

Baca juga: Kenneth DPRD DKI Harap Program Padat Karya Tak Sekadar Menyerap Tenaga Kerja Sementara

Ketua Umum KWJK, Marlo Sitompul, menegaskan bahwa masyarakat Jakarta menginginkan kepemimpinan legislatif yang lebih responsif dan berpihak pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar pelengkap kekuasaan.

Sederet persoalan mendesak, mulai dari tingginya biaya hidup di Jakarta, terbatasnya akses hunian layak, hingga jaminan layanan air bersih, kini menanti sentuhan kebijakan Suhud.

"DPRD tidak boleh hanya menjadi pelengkap kekuasaan, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi kebijakan pemerintah atau Eksekutif dan memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta," tegas Marlo.

Ancaman Kemarau dan Layanan Air Bersih

Secara khusus, KWJK menyoroti pentingnya peran DPRD di bawah pimpinan baru untuk memastikan hak dasar warga Jakarta terpenuhi, terutama terkait akses air bersih 100 persen perpipaan.

Pengawasan ketat terhadap PT PAM Jaya Tbk mutlak diperlukan agar transformasi perusahaan BUMD tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca juga: Menuju Kota Global, DPRD DKI Soroti Anak Putus Sekolah dan Ijazah Tertahan

Masalah air bersih kian krusial mengingat prediksi BMKG akan adanya kemarau panjang tahun ini akibat dampak El Nino yang diperkirakan akan sangat parah.

Sinergi antara pimpinan DPRD baru dengan pemerintah daerah sangat krusial dalam mitigasi dan pemenuhan hak dasar warga ini.

"Persoalan ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian. PAM Jaya perlu mendapat perhatian maupun pengawasan agar bisa merealisasikan cakupan air bersih perpipaan 100 persen," lanjutnya.

Strategi Suhud di Tengah Defisit APBD

Usai pelantikan, Suhud Alynudin tidak memungkiri bahwa ia dihadapkan pada tantangan berat.

Ia mengakui kondisi APBD DKI Jakarta saat ini masih mengalami defisit.

Kondisi ini menuntut kreativitas tinggi untuk mencari sumber pendapatan baru agar program pembangunan Jakarta tidak terganggu.

"Kita tahu, APBD DKI sekarang ini kan masih defisit, ya. Nah, sehingga diperlukan terobosan-terobosan, creative financing yang memungkinkan Jakarta tidak terganggu terhadap kondisi ekonomi yang ada," ucap Suhud.

Sebagai langkah awal, Suhud menargetkan percepatan peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan regulasi.

Pihaknya akan mendorong pembentukan peraturan daerah yang dapat membuka ruang bagi skema pembiayaan alternatif atau creative financing untuk mendukung pembangunan Jakarta.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran BUMD serta optimalisasi berbagai potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Yang paling mendasar saya akan mendorong peningkatan ekonomi melalui peraturan daerah yang ada," kata Suhud.

Melanjutkan Capaian dan Memperkuat Pengawasan

Di sisi lain, Suhud menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dibangun di masa kepemimpinan Khoirudin, terutama dalam bidang legislasi.

Di mana, DPRD DKI Jakarta telah berhasil menghasilkan 20 peraturan daerah yang menjadi landasan pembangunan Jakarta.

Suhud berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta guna menjawab tantangan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jakarta.

Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Kepemimpinan Suhud diharapkan mampu membawa DPRD DKI Jakarta menjadi lembaga yang lebih responsif dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan besar yang dihadapi Jakarta di masa depan.

Fokus pada kreativitas pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jakarta yang lebih baik.