BANGKAPOS.COM - Sosok Bupati Muara Enim periode 2025–2030, H. Edison, S.H., M.Hum., politikus Partai NasDem, menjadi sorotan tajam setelah kantornya disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindakan tegas berupa penggeledahan dan penyegelan ini dilakukan oleh tim KPK pada Senin (8/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan hukum oleh KPK di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," ujar Budi Prasetyo dilansir Tribun-Medan.com, Senin (8/6/2026) sore.

Lebih lanjut, Budi Prasetyo memaparkan bahwa dari total 10 orang yang diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK itu, salah satunya merupakan kepala daerah setempat.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," jelasnya.

Hingga saat ini, tim penyidik komisi antirasuah dikabarkan masih terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan. "Kami akan update kembali perkembangannya," tutupnya.

Kantor Pemkab, Rumah Dinas, dan Disdik Muara Enim Disegel

Berdasarkan pantauan wartawan Tribun Sumsel di lokasi kejadian, penggeledahan dan penyegelan dilakukan secara paralel di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) serta kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Di kantor Disdik Muara Enim, petugas KPK memasang garis segel pada pintu di lima ruangan krusial, meliputi:

• Ruang Perencanaan
• Ruang Sarana dan Prasarana
• Ruang Sekretaris
• Ruang Keuangan
• Ruang Bidang Kebudayaan

Sejumlah petugas tampak melakukan pemeriksaan mendalam di gedung tersebut. Selesai di sana, penggeledahan bergeser ke kantor Pemkab Muara Enim.

Petugas KPK yang turun ke lapangan mendapatkan pengawalan ketat dari sejumlah personel kepolisian dengan senjata lengkap.

Penyegelan resmi dilakukan di ruang kerja Bupati Muara Enim dan juga Rumah Dinas Bupati Muara Enim.

Profil Singkat dan Rekam Jejak H. Edison

Bupati Muara Enim saat ini adalah H. Edison, S.H., M.Hum.

Ia merupakan seorang politikus dari Partai NasDem yang menjabat untuk periode 2025–2030 setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal luas sebagai birokrat senior dengan latar belakang ilmu hukum yang kuat serta aktif dalam berbagai organisasi sosial-keagamaan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia didampingi oleh Ir. Hj. Sumarni, M.Si. selaku Wakil Bupati.

Biodata Pribadi:

• Nama Lengkap: H. Edison, S.H., M.Hum.
• Tanggal Lahir: 6 Maret 1968
• Tempat Lahir: Banuayu, Empat Petulai Dangku, Muara Enim
• Usia: 58 tahun (2026)
• Partai Politik: Partai NasDem (bergabung sejak 2024)
• Profesi: Birokrat, Politikus

Riwayat Pendidikan:

• SD Negeri 1 Banuayu (Lulus 1981)
• SMP Negeri 1 Lubuklinggau (Lulus 1984)
• SMA Negeri 1 Lubuklinggau (Lulus 1987)
• S1 Ilmu Hukum: Universitas Sumatera Utara (Lulus 1992)
• S2 Ilmu Hukum: Universitas Sriwijaya (Lulus 2002)

Karier, Penghargaan, dan Kebijakan Daerah:

• Kiprah Politik: Resmi dilantik sebagai Bupati Muara Enim pada 20 Februari 2025.
• Reformasi Birokrasi: Pada Februari 2026, Edison melakukan pelantikan pejabat besar-besaran yang melibatkan 236 pejabat eselon II–IV, sekaligus meresmikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai motor penggerak inovasi daerah.
• Target Ekonomi & Program Prioritas: Ia sangat optimistis pertumbuhan ekonomi Muara Enim pada tahun 2026 bisa menembus angka 7,44 persen (tertinggi di Sumatera Selatan). Capaian ini diakselerasi melalui program prioritas bertajuk “Muara Enim MEMBARA” yang berfokus pada penyediaan sembako murah, seragam sekolah gratis, dan santunan kematian sebesar Rp3 juta.
• Penghargaan Negara: Penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI.
• Aktivitas Organisasi: Menjabat sebagai Pembina PCNU Kabupaten Muara Enim serta aktif memimpin gerakan sosial keagamaan di tingkat daerah.
  Fokus utama kebijakan Edison selama ini bertumpu pada penguatan sistem birokrasi, inovasi daerah berbasis riset, serta pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan. Kasus hukum yang tengah berjalan di KPK kini menjadi ujian berat bagi keberlangsungan program-program daerah tersebut. (/Tribun-medan.com/ Tribun Sumsel)