SURYA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Kepresidenan pada Senin (8/6/2026).
Langkah ini diambil setelah Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Pengangkatan Nanik tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 18/M Tahun 2026.
Dalam menjalankan tugas ini, Nanik didampingi oleh dua Wakil Kepala BGN yang baru dilantik, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Baca juga: Profil Mayjen TNI Trenggono yang Mundur dari Militer Usai Ditunjuk Jadi Wakil Kepala BGN
Menyadari besarnya sorotan publik terhadap transparansi anggaran program MBG, Nanik menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengambil keputusan sepihak terkait keuangan lembaga.
Ia memastikan aliran dana akan diawasi ketat oleh Agustina Arumsari yang memiliki rekam jejak sebagai mantan Wakil Kepala BPKP.
"Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke," tegas Nanik di Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).
Sementara itu, untuk urusan operasional di lapangan, Nanik akan dibantu oleh Mayjen TNI Trenggono.
Mantan Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara ini ditugaskan khusus mengawal pembangunan dapur-dapur komunal di wilayah yang sulit dijangkau.
"Di samping saya ada Pak Trenggono yang dia juga akan melindungi saya ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial, belum terbangun," lanjut Nanik.
Sebagai suksesor di tengah badai kasus hukum BGN, Nanik menyatakan komitmen penuhnya untuk mengembalikan integritas lembaga demi menyukseskan program prioritas nasional tersebut.
"Terima kasih, tentu ini satu amanah yang harus kita jalankan dengan baik, benar, tulus, ikhlas, dan jujur, karena ini program yang sangat bagus sekali, kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus bisa untuk menggerakan ekonomi bawah," ungkapnya.
Strategi pertama yang akan ditempuh manajemen baru BGN adalah melakukan efisiensi ketat tanpa mengurangi target penerima gizi.
Salah satu caranya dengan memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru untuk sementara waktu guna melakukan penataan internal.
"Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877, nah kita hentikan dulu di situ, kita akan tata," urai Nanik.
Di akhir keterangannya, ia meminta sinergi dari seluruh masyarakat.
"Pokoknya dukung aku ya sama Bu Arum dan Pak Trenggono," ucapnya.
Menanggapi perombakan (reshuffle) di tubuh BGN, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, memberikan catatannya.
Agung menilai penunjukan Nanik kental dengan nuansa kedekatan personal, mengingat Nanik merupakan sahabat lama sekaligus pendukung konsisten Prabowo sejak Pilpres 2014 dan 2019.
Meski memiliki kedekatan historis, Agung mengingatkan Presiden Prabowo agar tetap memonitor ketat kinerja BGN di bawah kepemimpinan Nanik. Mengingat, BGN mengelola dana yang sangat besar untuk program krusial tersebut.
"Jadi suka atau tidak memang ketika terjadi reshuffle ini motif politiknya lebih kuat ketimbang motif teknokratisnya," kata Agung.
"Sehingga ini bisa menjadi masukan juga bagi Presiden untuk memonitor kinerja dari Mbak Nanik gitu ya. Apakah memang sudah sesuai tupoksinya? Apakah mampu memainkan peran untuk memastikan kualitas itu bisa tercapai gitu. Karena orang semua melihat ya kesuksesan Makan Bergizi Gratis ini dengan asosiasi bahwa ini program utama presiden," tambahnya.
Agung menekankan bahwa pengelolaan dana jumbo tersebut wajib dilakukan secara profesional dan akuntabel agar tidak memicu kekhawatiran pasar maupun publik.
"Publik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana jumbo yang dilakukan oleh BGN berapa, Rp300 triliun lebih, yang itu kalau diasumsikan rata ya Rp1 triliun per bulan," pungkasnya.
