Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar berlangsung transparan, akuntabel, objektif, dan berkeadilan melalui penguatan keterbukaan informasi publik.
"SPMB merupakan layanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas," kata Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta Ferid Nugroh di Jakarta, Senin.
Ferid menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan SPMB.
Menurut Ferid, masyarakat harus memperoleh akses informasi yang mudah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan serta terhindar dari kesalahpahaman maupun sengketa informasi.
"Karena itu, seluruh informasi terkait mekanisme pendaftaran, jalur seleksi, persyaratan, kuota, tahapan, hingga hasil seleksi harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan penyelenggara SPMB perlu memastikan seluruh kanal informasi berfungsi optimal, mulai dari situs resmi, media sosial, pusat layanan informasi, hingga layanan pengaduan.
Upaya tersebut, kata dia, penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan proses penerimaan murid yang transparan, adil, dan akuntabel," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Ia menjelaskan seluruh tahapan SPMB dilaksanakan secara daring guna memastikan proses penerimaan berjalan efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
"Seluruh proses dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak membedakan suku, ras, gender, status sosial ekonomi, maupun latar belakang lainnya," kata Sarjoko.
