TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Selatan (Sumsel), H. Nopianto meluruskan informasi yang menyebut Bupati Muara Enim, Edison, sebagai kader NasDem.

Ia menegaskan, Edison tidak pernah tercatat sebagai pengurus maupun kader partai besutan Surya Paloh itu.

"Selama ini beliau seorang birokrat dari ATR/BPN Palembang, dan NasDem memang salah satu partai pengusung. Kami ingin meluruskan, keliru jika Pak Edison seolah-olah dikatakan kader NasDem dan tidak pernah tercatat sebagai fungsional atau kader, baik langsung maupun tidak langsung, kegiatan dan simpatisan partai," ujar Nopianto kepada wartawan di Palembang, Senin (8/6/2026) malam.

Ia menjelaskan latar belakang Edison murni berasal dari birokrasi. Karena itu, menurutnya tidak ada keterkaitan langsung secara organisatoris dengan Partai NasDem.

"Karena latar belakang murni birokrasi, sehingga tidak ada kaitan langsung. Sampai sekarang terpilih sebagai Bupati tidak pernah terlibat kepartaian dan tidak tercatat di kepengurusan," jelasnya.

Nopianto juga menegaskan soal OTT merupakan kewenangan KPK. Ia hanya ingin meluruskan informasi bahwa Edison pada Pilkada 2024 lalu diusung oleh tiga partai, yakni NasDem bersama PDIP dan Golkar, bukan hanya NasDem.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto mengaku menyayangkan dan prihatin atas peristiwa tersebut. Ia mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemerintah dan negara di Sumsel, jika ini menjadi warning.

"Kami menyayangkan dan prihatin. Ini warning untuk kita semua sebagai penyelenggara pemerintah dan negara, baik eksekutif maupun legislatif, agar tidak melakukan tindakan yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Pastinya, kami dukung penuh pemberantasan korupsi dan ini harus jadi pembelajaran bagi pejabat di Sumsel," katanya.

"Kami terkejut dan tidak tahu permasalahan. Dapat info dari media. Sehingga ini jadi warning untuk tidak melakukan kerugian negara dengan mendukung pemberantasan korupsi dari APH (Aparat Penegak Hukum)," ujarnya.

Di sisi lain, terkait langkah partai mengenai kadernya yang merupakan Wakil Bupati PALI, Iwan Tuadji yang ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Nopianto menyebut surat pemecatan untuk Iwan Tuadji sudah diusulkan. Namun ia menegaskan keputusan sepenuhnya ada di DPP Partai NasDem.

"Kalau surat pemecatan sudah diusulkan untuk Iwan Tuadji dan itu kewenangan DPP sepenuhnya. Sudah resmi penetapan dari Kejati, dan ini sudah jadi komitmen Partai NasDem untuk mendukung pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Muara Enim, Edison dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-12 pada 2026 di Sumatera Selatan (Sumsel).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah menangkap sembilan orang lainnya dalam OTT tersebut.

"Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel. Lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya pihak swasta," kata Budi.

(*)