TRIBUNKALTIM.CO - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik setelah beredar berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelang pelantikan sejumlah pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026).
Baca juga: Reshuffle Kabinet Prabowo Diprediksi Terjadi, Pakar: Butuh Menteri Eksekutor Kebijakan
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik dua pejabat baru di Istana Kepresidenan Jakarta.
Mereka adalah:
1. Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
2. Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.
Menurut Prasetyo Hadi, kedua pejabat tersebut akan dilantik dalam agenda yang sama.
Selain pelantikan, Presiden juga dijadwalkan menerima penyerahan surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat.
"Iya, cuma dua pejabat yang dilantik. Karena ada isu lain yang berkembang, maka saya sampaikan agendanya hanya dua," ujar Prasetyo Hadi.
Belakangan muncul isu yang menyebut ekonom senior Muhamad Chatib Basri akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Prasetyo Hadi kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda reshuffle untuk posisi Menteri Keuangan.
"Tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," tegasnya.
Ia meminta masyarakat tidak mengaitkan pelantikan pejabat yang berlangsung hari ini dengan berbagai spekulasi yang beredar di media sosial maupun ruang publik.
Menurut Prasetyo, reshuffle hanya akan dilakukan apabila Presiden menilai diperlukan penyegaran dalam kabinet.
"Nanti kalau memang Presiden merasa perlu ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya akan disampaikan kepada masyarakat," katanya, seperti dilansir Kompas.com.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai reshuffle merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan.
Menurutnya, perombakan kabinet bukan semata-mata hukuman politik, melainkan instrumen evaluasi untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif.
"Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden," ujar Syurya.
Ia menilai tantangan pemerintah saat ini semakin kompleks, mulai dari menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, hingga memperkuat daya saing nasional.
Selain itu, kemampuan komunikasi publik juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam pandangan Syurya, seperti dilansir Kompas.tv, terdapat sejumlah kementerian yang berpotensi menjadi perhatian dalam evaluasi kabinet mendatang.
1. Menteri Pariwisata
Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu memperkuat promosi dan strategi pemasaran destinasi wisata Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global.
2. Menteri ATR/BPN
Nusron Wahid masih menghadapi tantangan penyelesaian konflik agraria, percepatan sertifikasi tanah, dan sengketa lahan.
3. Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa dinilai menghadapi tantangan menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
4. Menteri Perhubungan
Dudy Purwagandhi didorong mempercepat peningkatan keselamatan transportasi dan efisiensi logistik nasional.
5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Yandri Susanto dinilai perlu memastikan dana desa berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.
6. Menteri UMKM
Maman Abdurrahman menghadapi tantangan mempercepat transformasi dan daya saing sektor UMKM.
7. Menteri Investasi
Rosan Roeslani dituntut menjaga kepercayaan investor sekaligus meningkatkan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.
8. Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Agus Andrianto dan Rini Widyantini dinilai menghadapi tantangan memperkuat birokrasi yang profesional, cepat, dan responsif.
9. Menteri Lingkungan Hidup
Raja Juli Antoni dituntut menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
10. Menteri Ketenagakerjaan
Yassierli menghadapi tantangan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan perlindungan pekerja di tengah dinamika ekonomi global.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Terbaru: Dudung Dikabarkan jadi KSP, Jabatan Baru Qodari hingga Hasan Nasbi
Syurya menegaskan bahwa keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari realisasi anggaran atau capaian program kerja.
Kemampuan menjelaskan kebijakan kepada publik, menjawab kritik, serta membangun optimisme masyarakat juga menjadi indikator penting.
Menurutnya, apabila reshuffle dilakukan, orientasinya harus untuk memperkuat kapasitas kabinet agar lebih solid, responsif, dan sejalan dengan visi Presiden.
"Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional," ujarnya.
Sampai saat ini, pemerintah menegaskan belum ada keputusan reshuffle kabinet dan tidak ada pergantian Menteri Keuangan sebagaimana isu yang berkembang.
