TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah mulai memasuki babak baru.
Setelah pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), arah kebijakan program raksasa tersebut perlahan mengalami penyesuaian mendasar.
Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi semata-mata mengejar angka penerima manfaat.
Sebaliknya, fokus utama kini diarahkan pada ketepatan sasaran dan kualitas intervensi gizi yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam pandangannya, program MBG harus benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan bantuan gizi, bukan sekadar memperluas cakupan tanpa mempertimbangkan kondisi penerima manfaat.
Baca juga: Kepala BGN Nanik Deyang Gandeng Dokter Anak hingga Pakar Gizi Jadi Dewan Pengarah MBG
Salah satu pernyataan Nanik yang langsung menjadi perhatian adalah rencananya melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat MBG.
Menurut dia, pemerintah akan mengevaluasi kembali apakah seluruh penerima manfaat yang saat ini mendapatkan program tersebut memang memerlukan intervensi gizi dari negara.
"Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya.
Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," kata Nanik usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa sekolah-sekolah dengan kondisi ekonomi mapan berpotensi tidak lagi menjadi prioritas utama dalam program MBG apabila hasil evaluasi menunjukkan peserta didiknya telah memperoleh asupan gizi yang memadai dari lingkungan keluarga.
Nanik menegaskan, tujuan utama refocusing bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan bantuan negara benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
"Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," tutur dia.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga rentan.
Baca juga: Sumpah Nanik Deyang Tak Akan Sentuh Duit MBG Tanpa Izin Wakilnya: Ibu Arumsari Bakal Melototi Saya!
Saat ini jumlah penerima manfaat MBG disebut telah mencapai sekitar 63 juta orang. Namun angka tersebut akan kembali ditelaah oleh jajaran baru BGN.
Nanik menilai perlu dilakukan pemetaan yang lebih akurat untuk memastikan seluruh penerima memang masuk kategori prioritas.
"Ini kita akan refocusing, sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," ucap Nanik.
Artinya, pemerintah membuka kemungkinan melakukan redistribusi penerima manfaat agar wilayah atau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh program dapat memperoleh akses yang lebih besar.
Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga berencana mengubah orientasi program secara menyeluruh.
Jika sebelumnya ekspansi jumlah penerima dan pembangunan dapur MBG menjadi fokus utama, kini perhatian diarahkan pada peningkatan mutu layanan.
"Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas," ungkap Nanik.
Menurutnya, kualitas makanan, standar pelayanan, serta efektivitas pelaksanaan program harus menjadi prioritas agar tujuan peningkatan gizi nasional benar-benar tercapai.
Sebagai bagian dari peningkatan kualitas, seluruh dapur MBG akan dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan kemampuan operasional masing-masing.
"Nanti akan kita grading. Apa? Misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan," imbuhnya.
Langkah tersebut diharapkan membuat pengelolaan dapur lebih terukur sekaligus memudahkan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Baca juga: Nanik Deyang Ubah Total Strategi MBG, Ini Daftar Menu yang Dilarang: Tema Tahun 2026 Adalah Kualitas
Perhatian khusus juga akan diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini dinilai belum memperoleh layanan secara optimal.
Nanik menegaskan daerah-daerah tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan baru BGN.
Selain memperluas jangkauan layanan ke kawasan 3T, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan program terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk menjaga keberlanjutan program tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan, BGN mulai menjajaki berbagai sumber pendanaan alternatif.
Menurut Nanik, pemerintah akan membuka peluang kerja sama dengan investor, perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga kemungkinan hibah dari luar negeri.
"Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tapi tadi kami belum ke sini nih sudah di, oleh apa namanya, rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya," ucap Nanik.
"Tapi, untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi," sambung dia.
Kebijakan yang disampaikan Nanik menandai perubahan besar dalam arah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Jika sebelumnya fokus utama adalah memperluas jangkauan dan memperbanyak penerima manfaat, kini pemerintah mulai menitikberatkan pada ketepatan sasaran, kualitas layanan, dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dengan strategi tersebut, BGN berharap program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mampu memberikan dampak gizi yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia.
***
(TribunTrends/Kompas)
