TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada periode Juli hingga September 2026.
Kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini oleh masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai sektor strategis guna memastikan ketersediaan air, menjaga kesehatan masyarakat, dan meminimalkan dampak terhadap berbagai aktivitas ekonomi.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia dengan cakupan yang berbeda setiap bulannya.
Berdasarkan prediksi BMKG, sebanyak 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah Indonesia akan mengalami puncak kemarau pada Juli 2026.
"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur," ujar Faisal, dikutip dari siaran pers BMKG, Rabu (10/6/2026.
Sementara itu, puncak musim kemarau diprediksi mencapai cakupan terluas pada Agustus 2026, yakni sebanyak 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan Indonesia.
Wilayah yang terdampak meliputi Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
Memasuki September 2026, sebanyak 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau.
Wilayah yang terdampak antara lain Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa hingga akhir Mei 2026 sebanyak 200 ZOM atau sekitar 11,83 persen luas wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Baca juga: 7 Fakta Gempa M 7,8 Filipina: 3 Tewas, Jollibee Ambruk, Tsunami Sempat Ancam Kepulauan Sangihe
Wilayah tersebut meliputi sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.
Selain itu, sebanyak 198 ZOM atau 31,60 persen wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juni 2026. Wilayah tersebut mencakup sebagian besar Sumatra, sebagian Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, hingga Papua bagian timur.
Sedangkan pada Juli 2026, sebanyak 66 ZOM atau sekitar 7,28 persen wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau, termasuk beberapa wilayah di Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Maluku.
BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau tahun 2026 berpotensi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Ardhasena mengungkapkan fenomena El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027 dengan peluang mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen.
Kondisi tersebut berpotensi memperkuat dampak musim kemarau di Indonesia, terutama hingga pertengahan Oktober 2026.
BMKG menegaskan bahwa kondisi cuaca yang lebih kering berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Untuk mengurangi risiko tersebut, BMKG bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang aktif dalam rentang waktu beberapa jam hingga 10 hari ke depan.
Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG serta menghubungi kantor BMKG terdekat apabila membutuhkan informasi yang lebih rinci terkait kondisi iklim di daerahnya.
Langkah tersebut penting untuk menghindari informasi yang tidak terverifikasi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
(Tribunnews.com/Latifah)
