TRIBUNNEWS.COM, MATARAM - Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Jo Stevens, menyambangi SDN 1 Teros di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Rabu (10/6/2026) pagi.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung penerapan pendidikan inklusif berbasis data yang dijalankan di sekolah tersebut, termasuk dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus.
Dalam sambutannya, Jo Stevens menegaskan bahwa Australia dan Indonesia telah lama menjalin kemitraan di sektor pendidikan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah Australia berkomitmen mendukung reformasi pendidikan Indonesia yang tengah berjalan, terutama dalam peningkatan hasil belajar melalui pendekatan berbasis data.
"Pemerintah Australia, kata dia, berkomitmen untuk bermitra dengan Indonesia seiring Indonesia memulai reformasi pendidikan secara masif untuk meningkatkan hasil belajar," demikian penjelasan Jo.
SDN 1 Teros menerapkan sistem pendidikan inklusif berbasis data melalui Profil Belajar Siswa (PBS) yang terintegrasi dengan sistem Dapodik Kemendikdasmen.
Sistem ini digunakan untuk memetakan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa, termasuk siswa dengan disabilitas atau hambatan fungsional belajar.
Data PBS kemudian dimanfaatkan untuk perencanaan pembelajaran, kebijakan sekolah, hingga intervensi pendidikan yang lebih terarah melalui aplikasi yang dikembangkan Kemendikdasmen bersama proyek INOVASI.
Proyek INOVASI sendiri merupakan kerja sama pemerintah Australia yang mendukung peningkatan kapasitas pendidikan inklusif di berbagai daerah, termasuk Lombok Timur, melalui pelatihan guru, penguatan kerja sama, serta pertukaran pengetahuan antar pemangku kepentingan pendidikan.
Baca juga: ULD di Kampus Masih Terbatas, Akses Mahasiswa Disabilitas ke Pendidikan Belum Inklusif
Dalam kunjungannya, Jo Stevens juga meninjau langsung proses belajar-mengajar di Kelas 2B yang tengah mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia.
Di kelas tersebut terdapat sekitar 20 siswa, termasuk tiga siswa berkebutuhan khusus.
Meski secara kasat mata tidak terlihat berbeda, ketiga siswa tersebut diketahui memiliki hambatan fungsional belajar berdasarkan asesmen berlapis, mulai dari gangguan penglihatan, disleksia, hingga kondisi kognitif slow learner.
Pantauan reporter Tribunnews.com, Gita Irawan, menunjukkan adanya penyesuaian metode pembelajaran di kelas tersebut.
Ketiga siswa berkebutuhan khusus diberikan tugas menyusun potongan kata untuk mengidentifikasi subjek, predikat, dan objek, sementara siswa lainnya diminta menuliskan tugas serupa secara mandiri.
Guru Kelas 2B SDN 1 Teros, Kurrota Ayuni, menjelaskan berbagai strategi diterapkan untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah.
Selain edukasi harian dan video anti-perundungan, guru juga memastikan siswa berkebutuhan khusus tetap terlibat dalam kerja kelompok bersama teman-temannya.
Sekolah juga membangun kesepakatan kelas untuk saling menjaga dan menghormati satu sama lain, serta memperkuat peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
"Sehingga sampai sekarang alhamdulillah anak ini tidak ada yang takut sekolah, tidak ada yang tidak nyaman di kelas, semuanya belajar dengan bersama," ujar Kurrota.
Baca juga: Program Bebas Pajak Motor Disabilitas di NTB, Zulaifi Kini Tak Lagi Takut Razia
Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Baiq Suriatun, mengungkapkan terdapat sembilan siswa berkebutuhan khusus di SDN 1 Teros.
Dari jumlah tersebut, enam siswa merupakan perempuan dan tiga laki-laki, dengan seluruhnya teridentifikasi sebagai slow learner dengan variasi hambatan seperti penglihatan, kognitif, disleksia, sosial, hingga emosional.
Hasil identifikasi dilakukan melalui Profil Belajar Siswa (PBS), skrining bertahap, hingga asesmen psikolog dan puskesmas setempat.
Data awal menunjukkan 59 siswa memiliki indikasi hambatan belajar, sebelum akhirnya mengerucut menjadi sembilan siswa yang terdiagnosis melalui asesmen lanjutan.
Jo Stevens menilai SDN 1 Teros menjadi contoh praktik pendidikan inklusif yang tidak hanya berbasis kebijakan, tetapi juga implementasi nyata di ruang kelas.
"Ini adalah sistem pendidikan yang melihat ekosistem pendidikan yang mencakup guru, orang tua, universitas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan komunitas," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci dalam memperkuat sistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan.
Kunjungan Konjen Australia Jo Stevens di SDN 1 Teros menegaskan penguatan kerja sama pendidikan inklusif Indonesia–Australia yang berbasis data, kolaborasi, dan praktik langsung di ruang kelas.
