TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi Indonesia, dua kebijakan terbaru pemerintah menjadi sorotan publik.
Kebijakan tersebut dinilai akan memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dalam waktu dekat.
Salah satu keputusan yang menjadi perhatian adalah langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen pada Selasa (9/6/2026).
Kebijakan ini diambil di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.
Tak hanya itu, pemerintah juga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Rabu (10/6/2026).
Baca juga: Prabowo Prediksi Indonesia Jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-4 di Tahun 2045 Saudara di Puncak Karir
Kenaikan tersebut menambah daftar tantangan yang harus dihadapi masyarakat dan pelaku usaha.
Untuk jenis Pertamax (RON 92), harga melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Menanggapi dua kebijakan tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, memberikan pandangannya mengenai kondisi perekonomian nasional saat ini.
Menurut Lukman, tekanan ekonomi yang sedang dirasakan Indonesia bukanlah fenomena yang terjadi secara terpisah.
Banyak negara lain juga menghadapi tantangan serupa akibat kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.
Ia menilai ketidakpastian dunia masih menjadi faktor utama yang memengaruhi perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia.
Situasi ini membuat ruang gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan menjadi semakin terbatas.
Kondisi geopolitik global juga dinilai turut memperberat tekanan ekonomi.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang hingga kini masih berlangsung.
Ketegangan tersebut berpotensi memengaruhi harga energi dunia, arus perdagangan internasional, hingga sentimen pasar keuangan global yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.
Meski demikian, Lukman berpandangan pemerintah masih memiliki sejumlah opsi dan instrumen kebijakan untuk meredam dampak perlambatan ekonomi serta menjaga daya tahan ekonomi Indonesia di tengah situasi yang penuh tantangan ini.
"Ya menurut saya, ini kan situasinya tidak hanya Indonesia yang mengalami ya. Dunia kan ini ya, karena perang harganya tinggi. Tapi kan sebenarnya banyak faktor yang bisa dilakukan pemerintah," kata Lukman kepada Tribunnews.com, Rabu (10/6/2026).
Menurut Lukman kini pemerintah harus melakukan efisiensi fiskal.
Lukman lantas menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilainya terlalu ugal-ugalan dana menggunakan anggarannya.
Anggaran MBG pada tahun 2026 ini awalnya mencapai Rp 335 triliun, tetapi kini sudah dipotong menjadi Rp268 triliun.
"Dengan cara apa? Mengefisiensi fiskal lah. Fiskal kita, ini menurut saya ugal-ugalan Rp 300 triliun untuk MBG. Ini apa nggak ada program yang lain gitu kan, sudah banyak kritik mengenai MBG ini salah sasaran," tegas Lukman.
Baca juga: Proyek SPPG Mangkrak, Investor Ngamuk di Kantor BGN, Minta Tanggung Jawab: Kita Orang Prabowo Juga
Lukman kembali mengingatkan ketika kampanye Prabowo-Gibran menyebut program MBG ini bertujuan untuk mengatasi stunting.
Maka, menurut Lukman, target penerima MBG ini harusnya ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak kurang gizi, bukan malah dipukul rata dan semua mendapatkan.
Hal itu kemudian membuat anggaran MBG ini membengkak hingga Rp 300 triliun lebih.
"Kemudian berbeda dengan dulu ketika kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kan MBG untuk mengurangi stunting. Berarti kalau yang untuk stunting targetnya ya, ibu menyusui, ibu melahirkan, kemudian anak-anak kecil yang memang butuh gizi yang cukup."
"Nah ini pukul rata semua dapat kena semua, sehingga membengkak jadi Rp 300 triliun. Lah apakah tidak ada keperluan lain karena ruang fiskal kita hanya segitu," terang Lukman.
Lukman kemudian membandingkan penggunaan anggaran di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) dengan era Prabowo Subianto.
Lukman menyebut ketika SBY menjabat, anggaran ratusan triliun digelontorkan negara untuk membiayai subsidi BBM.
Kemudian di era Jokowi, anggaran Rp300 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Lantas, Lukman mempertanyakan alasan di era Prabowo anggaran Rp300 triliun lebih hanya bisa untuk membiayai program MBG.
Padahal, menurut Lukman, anggaran besar itu bisa digunakan untuk program industrialisasi serta program penguatan korporasi.
"Zaman Pak SBY dulu segitu (Anggaran Rp 300 triliun) itu digunakan untuk subsidi BBM. Zaman Pak Jokowi digunakan untuk infrastruktur. Nah masa zaman Pak Prabowo hanya untuk MBG."
"Harusnya kan ada program industrialisasi, program penguatan korporasi sehingga tidak kemudian banyak pabrik-pabrik yang tutup misalkan tekstil di Solo ini kan semuanya tutup. Makanya kan mestinya dana itu sudah digunakan untuk memberi stimulus industri," terang Lukman.
(TribunTrends/Tribunnews/Faryyanida Putwiliani)
