TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Program hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dinilai berhasil mengubah posisi Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai pasok nikel dunia.
Namun di balik capaian tersebut, dunia usaha mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan agar hilirisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyebut hilirisasi nikel merupakan salah satu lompatan industrialisasi paling signifikan yang berhasil dicapai Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diterapkan pada 2020, produksi nikel nasional meningkat tajam dari sekitar 780 ribu ton menjadi sekitar 2,3 juta ton pada 2024.
Kenaikan tersebut turut mengangkat pangsa pasokan nikel Indonesia di pasar global dari sekitar 30 persen menjadi hampir 70 persen.
Selain memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia juga berhasil membangun kawasan industri terintegrasi yang kini menjadi pusat produksi nickel pig iron (NPI) dan baja nirkarat terbesar di dunia.
“Dari sisi dunia usaha, hilirisasi nikel kami nilai sebagai salah satu lompatan industrialisasi paling nyata dalam satu dekade terakhir,” ujar Erwin dalam keterangannya, Juni 2026.
Meski demikian, Kadin mencatat setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.
Pertama, struktur nilai tambah industri nikel nasional masih relatif dangkal.
Menurut Erwin, hampir 80 persen produksi nikel Indonesia masih diekspor dalam bentuk produk antara atau setengah jadi seperti NPI, feronikel, nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP).
Kondisi tersebut membuat Indonesia belum menikmati manfaat maksimal dari rantai nilai industri nikel. Produk-produk setengah jadi tersebut masih harus diolah lebih lanjut di negara lain sebelum menjadi barang jadi bernilai tinggi.
“Kita masih menghadapi persoalan nilai tambah yang belum optimal karena sebagian besar produk yang diekspor masih berupa produk intermediate,” katanya.
Catatan kedua adalah munculnya paradoks deindustrialisasi.
Di tengah pertumbuhan pesat sektor hilirisasi, kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) justru mengalami tren penurunan dalam dua dekade terakhir.
Data yang dipaparkan Kadin menunjukkan kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari sekitar 32 persen pada 2002 menjadi sekitar 19 persen pada 2024.
Menurut Erwin, fenomena tersebut menunjukkan keberhasilan pembangunan smelter belum otomatis menciptakan industrialisasi yang lebih dalam apabila tidak diikuti pertumbuhan industri manufaktur lanjutan.
Ia menilai kebijakan hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas peleburan. Pemerintah perlu mendorong tumbuhnya industri pengguna di dalam negeri, mulai dari sektor konstruksi, elektronik, hingga otomotif.
Saat ini sekitar 98 persen kapasitas industri baja nirkarat nasional masih terkonsentrasi pada tahap peleburan dan produksi baja dasar. Akibatnya, Indonesia mengekspor produk baja tahan karat dalam jumlah besar, namun masih mengimpor berbagai produk jadi berbahan stainless steel seperti peralatan dapur, perlengkapan rumah tangga, hingga komponen bangunan.
“Nilai tambah tertinggi justru dinikmati negara lain yang mengolah produk tersebut menjadi barang jadi,” ujarnya.
Catatan ketiga berkaitan dengan tata kelola industri. Kadin menilai aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan limbah tambang dan tailing, serta dominasi kepemilikan modal asing masih menjadi tantangan yang harus dibenahi.
Menurut Erwin, manfaat ekonomi dari hilirisasi harus semakin banyak mengendap di dalam negeri, baik melalui peningkatan kepemilikan nasional, penguatan kapasitas sumber daya manusia, maupun transfer teknologi.
Selain menyoroti capaian hilirisasi, Kadin juga mengingatkan dampak kebijakan pengetatan produksi nikel yang mulai dirasakan industri.
Pemangkasan kuota RKAB 2026 dari 379 juta ton menjadi sekitar 250-270 juta ton diperkirakan menimbulkan tekanan terhadap pasokan bahan baku smelter. Di sisi lain, industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga sulfur, kenaikan royalti, serta penerapan formula baru Harga Patokan Mineral (HPM).
Kondisi tersebut membuat sejumlah smelter mengalami penurunan utilisasi produksi. Bahkan beberapa perusahaan dilaporkan menghentikan sebagian lini operasi dan melakukan pengurangan tenaga kerja.
Meski demikian, Kadin menilai pengendalian produksi tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan mendukung stabilitas harga nikel global. Yang terpenting, menurut Erwin, kebijakan tersebut harus diterapkan secara terukur agar tidak mengganggu keberlangsungan investasi hilir yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir.
Ke depan, Kadin memandang prospek industri nikel Indonesia masih sangat besar. Namun Erwin mengingatkan bahwa permintaan terbesar nikel dunia dalam jangka menengah tetap berasal dari industri baja nirkarat, bukan baterai kendaraan listrik.
Karena itu, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari peningkatan produksi semata, melainkan dari kemampuan Indonesia membangun industri manufaktur yang lebih dalam, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
“Keberhasilan kita ke depan tidak lagi diukur dari volume produksi semata, tetapi dari kemampuan mengubah keunggulan sumber daya menjadi nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan industri manufaktur yang benar-benar tersambung di dalam negeri,” tegas Erwin.
