TRIBUNJATIMTIMUR.COM, 
Lumajang - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung kebijakan Bupati Lumajang Indah Amperawati yang melarang penggunaan mobil dinas di tengah meningkatnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertamax. Kebijakan yang merupakan satu-satunya di Indonesia tersebut, dinilai sebagai langkah efisiensi anggaran yang responsif terhadap kondisi saat ini.

Ketua DPC PKB Lumajang, Anang Akhmad Syaifuddin, menilai keputusan tersebut sebagai bentuk keberanian kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang berorientasi pada penghematan belanja pemerintah.

Menurut Anang, langkah tersebut menjadi kebijakan yang jarang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

“Itu langkah yang luar biasa yang dilakukan kepala pemerintah daerah, belum ada itu di Indonesia. Presiden pun juga belum melangkah seperti itu,” ujar Anang, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Pertamax Naik, Pemkab Lumajang Resmi Larang Penggunaan Mobil Dinas Termasuk Bupati

Ia menilai kebijakan tersebut lahir dari situasi yang bersifat insidental dan membutuhkan respons cepat agar anggaran pemerintah dapat digunakan lebih efisien.

“Namanya juga insidental, ada suatu situasi yang butuh penghematan. Dan itu merupakan langkah yang out of the book, dan langkah kepemimpinan seperti itu,” katanya.

Baca juga: Pertamax Naik, Bupati Lumajang Minta Kepala OPD Pakai Kendaraan Pribadi untuk Efisiensi

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Anang juga mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) menyesuaikan pola mobilitas menuju tempat kerja. Ia menyarankan penggunaan sepeda untuk perjalanan jarak dekat maupun memanfaatkan transportasi alternatif.

“Kami PKB support dengan langkah pemerintah. Ngapain, ke kantor naik sepeda kalau perlu ngontel biar sehat,” ujarnya.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Tarif Ojek Ikutan Naik, Warga Ngantre Pertalite

Anang menyebut kebijakan penghematan seperti ini dapat menjadi salah satu indikator kepemimpinan yang mendapat perhatian publik.