TRIBUNNEWSMAKER.COM - Skandal dugaan pemborosan anggaran senilai Rp 1 triliun dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.
Temuan tersebut membuat sejumlah anggota DPR mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah.
Tercatat sebanyak 6.877 dapur MBG kini menjadi perhatian karena dinilai perlu dievaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran.
Permintaan audit muncul setelah terungkap adanya indikasi ketidakefisienan dalam pengelolaan dana program yang bersumber dari anggaran negara.
Legislator menilai pemeriksaan menyeluruh penting dilakukan guna menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar di masa mendatang.
Selain menelusuri aliran anggaran, audit juga diharapkan mampu mengungkap apakah terdapat pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program tersebut.
DPR meminta lembaga terkait segera turun tangan untuk memverifikasi penggunaan dana di setiap dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pengawasan ketat dianggap menjadi langkah penting agar tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat tidak tercoreng oleh dugaan penyimpangan anggaran.
Kasus ini pun memantik perhatian publik karena menyangkut program strategis nasional yang menyedot dana besar dari APBN.
Kini, desakan audit total terhadap ribuan dapur MBG semakin menguat seiring tuntutan masyarakat agar seluruh fakta di balik dugaan pemborosan Rp 1 triliun dapat dibuka secara terang benderang.
Baca juga: Imbas Pertamax Naik di Kota Kembang, UMKM & Kuliner Tertekan, Kadin Bandung: Realitas Ekonomi Global
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah mengaudit 6.877 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), apabila ditemukan kejanggalan atau penyimpangan pembayaran.
Permintaan itu disampaikan menyusul terungkapnya potensi pemborosan anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan, akibat membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 6.877 titik.
"Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap ribuan dapur tersebut," kata Yahya, Jumat (12/6/2026).
Menurut Yahya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus berhati-hati dalam mengelola pembayaran kepada dapur MBG.
Dia meminta setiap pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi.
"BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur," ujar dia.
Politikus Partai Golkar ini juga meminta BGN tidak ragu memberikan sanksi apabila hasil audit menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dapur MBG.
"Jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," kata dia.
Selain audit dan pemberian sanksi, Yahya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG agar persoalan serupa tidak terulang.
"Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG, dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.
Menurut dia, terungkapnya persoalan tersebut menjadi momentum bagi BGN untuk memperbaiki sistem pengelolaan program MBG.
"Ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," kata Yahya.
"Berarti kalau satu tahun berapa itu, Rp 12 triliun. Nah ini, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan usai rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil bersama Kepala BGN Nanik S Deyang.
Zulkifli mengatakan, pemerintah akan melakukan pembenahan tata kelola BGN dalam satu bulan ke depan agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik.
"Satu bulan penataan, yang baik ya tentu diteruskan, yang enggak baik ini, temuan-temuan Bu Nanik tadi dilaporkan. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut," ujarnya.
Dia menjelaskan, jumlah SPPG saat ini telah mencapai 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik dari target awal sebanyak 21.000 titik.
"Terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, eh 27.877 ribu titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulkifli.
Menurut dia, pergantian manajemen BGN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memperbaiki tata kelola program MBG sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah.
(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)
