TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aten Munajat, meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat segera melakukan pembenahan menyeluruh, menyusul polemik yang mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Dikatakan Aten, carut-marut SPMB telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik yang diselenggarakan pemerintah.

"Kami melihat banyak masyarakat yang merasa bingung dan mempertanyakan proses yang berlangsung. Ini harus menjadi perhatian serius," ujar Aten, Jumat (12/6/2026).

Aten menilai, pemulihan kepercayaan publik harus dilakukan melalui keterbukaan informasi dan perbaikan sistem yang konkret.

Dikatakan Aten, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara transparan terkait berbagai persoalan yang terjadi selama proses seleksi berlangsung.

Selain itu, pelayanan terhadap masyarakat juga harus diperkuat agar setiap keluhan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

"Kepercayaan masyarakat harus dijaga. Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang menyangkut kepentingan banyak orang," katanya.

Aten berharap, hasil evaluasi nantinya dapat melahirkan sistem penerimaan yang lebih baik dan minim persoalan.