Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti
TRIBUNBEKASI.COM- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh kamera pengawas (CCTV) yang dikelola di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tetap beroperasi normal meski sempat muncul informasi bahwa tayangannya tidak dapat diakses publik saat aksi demonstrasi mahasiswa.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi menegaskan sistem CCTV milik Pemprov tetap aktif digunakan untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah bersama aparat kepolisian.
"Kami pastikan bahwa operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian," kata Marulina, Sabtu (13/6/2026).
Marulina menjelaskan kendala yang dikeluhkan masyarakat bukan berasal dari sistem CCTV Pemprov DKI Jakarta, melainkan dari platform digital pihak ketiga yang menayangkan visual kamera pengawas tersebut.
"Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Ia menambahkan Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan terhadap pengelolaan maupun layanan platform eksternal tersebut sehingga gangguan tayangan di situs pihak ketiga tidak mencerminkan kondisi CCTV yang sebenarnya.
Sebelumnya, akun Threads @corneliusvito mengunggah informasi yang menyebut CCTV di kawasan Bundaran HI mati total saat berlangsung aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut.
Dalam aksi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa dari sejumlah kampus lain berunjuk rasa di sekitar Bundaran HI.
Massa sempat diadang aparat ketika hendak menuju lokasi dan diminta berpindah ke depan Gedung DPR, namun memilih tetap menyampaikan aspirasi di sekitar Bundaran HI.
Mereka membawa sejumlah tuntutan, antara lain menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
