BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengumpulkan seluruh kepala desa dalam rapat koordinasi yang digelar guna memperkuat sinergi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Senin (15/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa, mulai dari pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pemanfaatan dana desa hingga strategi peningkatan kemandirian ekonomi desa melalui investasi dan pendapatan asli desa dan penguatan investasi.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk menyamakan langkah antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Ia menegaskan pemerintah daerah ingin setiap persoalan yang muncul di desa dapat diselesaikan secara bersama-sama melalui koordinasi yang intensif.

“Saya memanggil teman-teman kepala desa ini tujuannya adalah bagaimana kami bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik di tengah keterbatasan,” kata Riza Herdavid kepada Bangkapos.com, Senin (15/6/2026).

Riza menjelaskan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah desa maupun pemerintah daerah menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah kabupaten menargetkan melalui forum itu dapat ditemukan solusi bersama terhadap berbagai kendala yang selama ini menghambat pelaksanaan program di tingkat desa. Sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selain membahas pelayanan dan tata kelola pemerintahan, rapat koordinasi juga menyoroti pemanfaatan dana desa serta Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah kabupaten meminta kepala desa untuk lebih fokus meningkatkan pendapatan asli desa sebagai salah satu upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi fiskal yang saat ini menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Kebetulan insting politik kami semenjak dipilih rakyat ini bagaimana desa ini bisa mandiri,” jelas Bupati.

Menurutnya, pemerintah daerah sejak awal telah mendorong desa untuk memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pengembangan kebun desa serta membuka peluang investasi yang lebih luas bagi para investor. Keberadaan investasi maupun aset produktif desa mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.

Riza Herdavid mengakui kebijakan efisiensi anggaran memberikan dampak cukup besar terhadap kemampuan keuangan desa. Bahkan, terdapat desa yang mengalami pengurangan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya mencari alternatif agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Walaupun terkena efisiensi yang sangat luar biasa, ada yang sampai dipotong 700 juta sampai 900 juta, tetapi pemerintah daerah sudah berusaha maksimal agar ada penggantinya,” urainya.

Kendati begitu, kata politikus PDIP ini keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pemerintah desa untuk terus berinovasi dan membangun wilayahnya. Kepala desa diminta tetap aktif mencari peluang investasi serta menggali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan demikian, desa memiliki sumber daya yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Saya harap di tengah keterbatasan ini tidak membatasi semangat kawan-kawan kepala desa dalam membangun desa, dalam menarik investasi, dan dalam meningkatkan pendapatan asli desanya,” tegas Riza. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)