TRIBUN-MEDAN.com - Mahasiswa akhirnya berhasil temui Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Sitorus dalam aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2025).

Sebelumnya Ketua DPRD Sumut sulit ditemui lantaran adanya hadangan dari aparat keamanan.

Demonstrasi yang sempat berlangsung satu jam, ratusan mahasiswa tak juga ditemui pimpinan DPRD Sumut.

Bahkan, saat meminta perwakilan anggota DPRD keluar, para mahasiswa sempat kesal dengan kehadiran Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, yang ingin menyambut mahasiswa.

Baca juga: REMAJA Racuni Kekasihnya yang Hamil Terancam 20 Tahun Penjara, Akui Menyesal: Wajah Selalu Terbayang

Begitu Calvijn mengucapkan salam, langsung dihentikan para mahasiswa.

Dari atas mobil komando, mereka menolak Polisi yang menemui massa.

Mereka meminta agar Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus yang menemui mahasiswa.

"Kami ingin ketua DPRD Sumut yang keluar, bukan diwakili bapak Polisi,"teriak mahasiswa.

Tak lama kemudian, sejumlah mahasiswa membawa replika keranda mayat.

Sejumlah mahasiswa datang dari arah Jalan Kapten Maulana Lubis, menggotong keranda.

Keranda dibuat menggunakan kayu, lalu ditutup menggunakan spanduk bekas warna putih.

Kemudian, di spanduk tertulis matinya program makan bergizi gratis MBG (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Membawa keranda, pertanda Indonesia akan mati,"teriaknya.

Baca juga: Erni Sitorus Teken 9 Tuntutan Menerima Hentikan MBG, Stabilkan BBM, Evaluasi Prabowo-Gibran & Polri

Ketua DPRD Sumut Terima Tuntutan Mahasiswa

Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Arianti Sitorus, menerima, meneken, membubuhkan tanda tangan atas sembilan tuntutan yang disampaikan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).

Didampingi sejumlah anggota DPRD Sumut, Erni duduk di atas aspal untuk mendengarkan langsung aspirasi para mahasiswa.

Di hadapan massa aksi, ia menyatakan menerima seluruh tuntutan yang disampaikan dan menandatangani dokumen tuntutan di atas materai.

"Saya menerima sembilan tuntutan yang disampaikan mahasiswa hari ini," kata Erni saat menemui massa aksi.

"Tuntutan pertama, mahasiswa meminta pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan hanya diterima kelompok yang berhak.

Baca juga: Makan Gratis hingga Pasar Murah Ramaikan HUT Bhayangkara di Jantung Kota Medan

Kedua, mahasiswa mendesak adanya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBN maupun APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," Erni membaca satu per satu poin tuntutan. 

Ketiga, mahasiswa menolak segala bentuk dwifungsi Polri dan meminta peningkatan transparansi serta akuntabilitas di tubuh institusi kepolisian.

"Keempat, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi masyarakat yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Erni.

Selanjutnya, pada poin kelima, mahasiswa mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Poin keenam, mahasiswa meminta pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah lama diperjuangkan berbagai kelompok masyarakat.

Ketujuh, mahasiswa menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus mendesak penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.

"Kedelapan, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih. Kesembilan, menagih janji Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan sebagaimana pernah disampaikan kepada publik.

Pimpinan DPRD Sumatera ditandatangani di atas materai Erni Arianti Sitorus " kata Erni didampingi Meryl anggota DPRD Sumut lainnya.

Menurut Erni, seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan sesuai kewenangan DPRD Sumut agar dapat menjadi perhatian pemerintah.

Sementara itu, Ketua BEM USU, Angga Al Maaris, mengapresiasi sikap Ketua DPRD Sumut yang menerima seluruh tuntutan mahasiswa.

Meski demikian, pihaknya menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut.

"Kami menunggu tindak lanjut dari sembilan tuntutan ini. Setelah ditanggapi bukan berarti kami akan diam. Jika kondisi masih tetap seperti sekarang, kami akan kembali datang dengan massa yang lebih besar," tegas Angga.

Ia menambahkan, mahasiswa akan terus mengawasi kinerja DPRD Sumut dan memastikan seluruh aspirasi yang telah diterima benar-benar disampaikan kepada pemerintah pusat. 

Fokuskan 2 Tuntutan

Ketua BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, menyampaikan sembilan tuntutan yang dinilai yang paling krusial bagi rakyat saat ini.

Angga menjelaskan bahwa mahasiswa datang membawa aspirasi masyarakat yang mengalami berbagai kendala.

Setelah berorasi, perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumut untuk menyampaikan tuntutan secara resmi.

"Dari sembilan tuntutan yang sudah dibacakan dan dilihat kawan-kawan media, ada dua poin yang paling krusial menurut kami, yaitu evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM)," ujar Angga di lokasi demo, Senin (15/6/2026).

Mengenai kenaikan BBM, Angga menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar permasalahan dan justru dinilai menguntungkan penguasa. 

Ia menyebut rakyat kecil seperti pengemudi ojek online (ojol) menjadi pihak yang paling terdampak karena pendapatan mereka semakin menurun di tengah naiknya harga bahan bakar.

"BBM ini sampai sekarang belum menyentuh akar masalah yang terjadi di Indonesia. Ini hanyalah program-program yang menguntungkan penguasa-penguasa di atas sana. Rakyat akhirnya sengsara karena Pertamax dan BBM lain naik," tegasnya.

Sementara untuk program MBG, para mahasiswa sepakat menuntut agar program tersebut dihapus dan diganti dengan program penanganan stunting yang lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Ketua BEM USU juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal tuntutan ini. Jika DPRD Sumut dan pemerintah tidak menindaklanjuti secara serius, mahasiswa siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

"DPRD Sumut sudah menerima tuntutan kami. Kami akan melihat apakah mereka betul-betul memperjuangkannya. Apabila tuntutan ini tidak diterima, kami bakal hadir dengan massa yang lebih besar," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, jika kondisi bangsa tetap sama atau justru semakin parah, maka secara tidak langsung berarti tuntutan mahasiswa tidak ditindaklanjuti.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa USU akan terus berjuang memastikan seluruh tuntutan dieksekusi secara keseluruhan.

(/Tribun-Medan.com)