TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Seruan Aksi Menuju Indonesia Cemas” di Bundaran DPRD Jember, Senin (15/6/2026).
Aksi dimulai sekitar pukul 14.45 WIB dan berlangsung hingga sore hari. Massa aksi menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Demonstrasi juga sempat diwarnai dengan pembakaran ban sebagai bentuk simbolik protes.
Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jember turun langsung menemui para demonstran untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Baca juga: Mahasiswa Bondowoso Demo Tagih Janji Pembebasan PBB untuk Warga Miskin
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Mahasiswa menilai tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan adanya persoalan dalam kebijakan fiskal pemerintah. Mereka mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM dan bahan pokok agar beban masyarakat dapat berkurang.
Koordinator Lapangan Aksi, Alfin Maulana, menyoroti kondisi masyarakat yang harus beradaptasi dengan kenaikan harga BBM.
"Saat ini BBM jenis Pertamax naik, akhirnya beralih ke Pertalite, dan kini Pertalite langka," ujar Alfin Maulana.
Mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan realokasi anggaran dari program-program yang dianggap kurang berdampak langsung kepada masyarakat. Anggaran tersebut, menurut mereka, seharusnya lebih difokuskan untuk sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Baca juga: Hanya Hitungan Jam UKT Camaba Mendadak Naik, Mahasiswa Unej Demo Rektorat
Selain itu, mereka mendesak evaluasi secara transparan terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk proyek-proyek strategis yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas dan tata kelolanya.
Dalam tuntutan ketiga, mahasiswa meminta revisi Undang-Undang Polri. Mereka menilai sejumlah pasal dalam regulasi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan dapat digunakan untuk membatasi ruang kritik masyarakat.
Massa aksi juga meminta aparat kepolisian menghentikan tindakan represif terhadap demonstrasi serta mengakhiri praktik kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil.
Mahasiswa turut menuntut revisi Undang-Undang TNI. Mereka menilai aturan yang berlaku saat ini perlu diperbarui secara komprehensif agar sesuai dengan perkembangan demokrasi.
Selain itu, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil serta berbagai bentuk praktik militerisme yang dinilai dapat mengurangi ruang partisipasi sipil dalam kehidupan demokrasi.
Setelah berlangsung selama beberapa jam, aksi demonstrasi berakhir sekitar pukul 17.07 WIB. Massa membubarkan diri setelah seluruh anggota DPRD Jember yang menemui mereka menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk meneruskan aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Penandatanganan pakta integritas menjadi penutup demonstrasi yang berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan.
