TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan pernyataan sikap dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara negara Republik Indonesia lewat media sosial (Medsos).
Pernyataan tersebut diunggah melalui akun Instagram @umy_bergerak pada Senin (15/6/2026) sore.
Dalam video unggahan itu, tampak puluhan sivitas akademika UMY berdiri bersama, sementara seorang pria membacakan pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah.
Mereka menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis yang semakin mendalam, baik di bidang ekonomi, politik, maupun demokrasi, yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Pernyataan sikap dan imbauan moral segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada seluruh penyelenggara negara Republik Indonesia, mengawal rakyat menuju pembebasan nasional,” demikian pernyataan yang dibacakan dalam video tersebut.
Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak, melonjaknya harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan, maraknya praktik korupsi, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.
Di tengah kesulitan yang dihadapi rakyat, pemerintah dinilai tetap menjalankan berbagai program yang belum mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar bangsa.
“Pemangkasan anggaran pendidikan dan berbagai sektor pelayanan publik dilakukan untuk membiayai program-program yang tidak menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,” bunyi pernyataan tersebut.
Sivitas akademika UMY juga menyoroti kondisi petani yang menghadapi anjloknya harga hasil produksi, buruh dan rakyat miskin perkotaan yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, serta mahasiswa yang harus menghadapi biaya pendidikan yang terus meningkat tanpa disertai jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang memadai.
Selain persoalan ekonomi, mereka menilai terdapat kecenderungan menguatnya militerisme dalam kehidupan sipil.
Penempatan aparat militer dan kepolisian pada berbagai jabatan sipil strategis, penggunaan aparat negara sebagai instrumen kekuasaan yang membatasi ruang demokrasi, hingga berbagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil disebut sebagai ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia.
“Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka cita-cita rakyat yang sejati untuk mewujudkan negara yang demokratis, berkeadilan, dan mensejahterakan rakyat akan semakin jauh dari kenyataan,” lanjut pernyataan tersebut.
Mereka kemudian menyerukan agar seluruh penyelenggara negara kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.
“Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh penyelenggara negara di bawah pemimpinan rezim fasis Prabowo Subianto dan Gibran, untuk kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil, menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, menegakkan supremasi hukum, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” demikian isi pernyataan tersebut.
Sebagai tindak lanjut atas sikap tersebut, sivitas akademika UMY menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, yakni:
1. Hentikan Perang Imperialis! Cabut keanggotaan Indonesia dari Board Of Peace (BOP) yang Tidak Sejalan dengan Rakyat dan Prinsip Kemanusiaan.
2. Segera Hentikan Seluruh Program dan Kebijakan yang Tidak Berpihak Kepada Rakyat, Termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pelaksanaan MBG di Kampus, Koperasi Merah Putih serta Pembangunan Proyek-Proyek Strategis Nasional yang Merugikan Rakyat.
3. Turunkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh jenis, Harga Kebutuhan Pokok dan Harga Kebutuhan Produksi Rakyat.
4. Hentikan Penempatan Perwira Militer dan Kepolisian Aktif maupun Purnawirawan dari Jabatan Sipil Strategis serta Kembalikan TNI dan POLRI Ke BARAK.
5. Hentikan Segala Bentuk Kriminalisasi Terhadap Aktivis, Mahasiswa, Buruh, Tani, dan Seluruh Elemen Rakyat Sipil, Serta Jamin Kebebasan Berpendapat dan Hak-Hak Demokratis Rakyat.
6. Hentikan Segala Bentuk Penindasan dan Perampasan Tanah, Eksploitasi Sumber Daya Alam! Wujudkan Reforma Agraria Sejati Serta Pembangunan Industri Nasional Sebagai Satu-Satunya Jalan Pembebasan Rakyat dari Belenggu Sistem yang Menindas dan Menghisap.
7. Prioritaskan APBN Untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Hentikan Komersialisasi, Liberalisasi, dan Privatisasi Pendidikan, Serta Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis Bagi Massa Rakyat Indonesia.
8. Menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Untuk Mengakui Kesalahan Atas Kebijakan yang Merugikan Rakyat atau SEGERA TURUN DARI JABATANNYA.
Pernyataan itu ditutup dengan penegasan bahwa sikap tersebut disampaikan atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
“Atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan sikap dan imbauan moral yang kami sampaikan atas nama sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” tukasnya.
