TRIBUNNEWS.COM - Kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran membuat Israel kelabakan.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan keberhasilan diplomasi tersebut pada Minggu (14/6/2026).
Trump menyatakan bahwa kesepakatan damai telah tercapai dan dirinya telah memberikan lampu hijau bagi pembukaan kembali Selat Hormuz.
Namun, penandatanganan kesepakatan damai tersebut memicu gejolak hebat di internal pemerintahan Israel.
Badan intelijen Israel, Mossad dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) secara terbuka menyatakan penolakan keras terhadap kesepakatan tersebut.
Menurut laporan The Jerusalem Post, para perwira tinggi IDF dan agen senior Mossad menganggap Washington telah melakukan kesalahan strategis yang fatal.
Mereka menilai kesepakatan yang digagas Trump mengabaikan pengorbanan "darah dan air mata" yang telah dikerahkan Israel dalam menghadapi agresi Teheran selama ini.
Meskipun militer dan intelijen secara institusi wajib tunduk pada keputusan politik pemerintah Israel dan diplomasi Gedung Putih, penolakan di dalam forum-forum tertutup dikabarkan telah mencapai titik puncaknya.
Para petinggi keamanan Israel kini mulai terang-terangan menyuarakan kekhawatiran mereka.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan tajam Mossad dan IDF adalah fokus negosiasi pemerintahan Trump yang dianggap terlalu sempit.
Gedung Putih saat ini hanya memprioritaskan dua hal, yakni pembukaan kembali Selat Hormuz dan pembatasan pengayaan uranium di fasilitas nuklir Iran.
Baca juga: Sinyal Israel Recoki Kesepakatan AS-Iran, Ben-Gvir: Israel Bukan Republik Pisang
Bagi militer Israel, dua poin tersebut sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah keamanan di Timur Tengah.
Pihak intelijen Israel menyayangkan diabaikannya pembahasan mengenai pengembangan rudal balistik jarak jauh milik Iran serta pendanaan masif terhadap jaringan kelompok proksi.
"Masalah rudal balistik dan ancaman proksi adalah teror nyata yang harus dihadapi tentara dan warga Israel dari hari ke hari, dari tahun ke tahun."
"Mengapa Trump justru meloloskan hal ini dari meja perundingan?" ujar salah seorang pejabat keamanan yang enggan disebutkan identitasnya.
Analisis internal Mossad mengungkapkan bahwa sebelum rencana kesepakatan ini mencuat, perekonomian Iran sebenarnya berada di ambang kehancuran total akibat akumulasi sanksi dari tahun 2018 hingga pecahnya perang besar pada tahun 2026.
Data intelijen menunjukkan Iran telah menderita kerugian materiil lebih dari 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.800 triliun akibat rentetan serangan udara.
Angka kerugian ini terus membengkak setiap harinya akibat strategi blokade maritim yang diterapkan AS di Selat Hormuz.
Sejumlah analis di Mossad dan IDF sangat meyakini bahwa jika tekanan sanksi ekonomi dan militer dipertahankan sedikit lebih lama, rezim di Teheran diprediksi akan runtuh dari dalam dalam waktu kurang dari satu tahun.
Kombinasi antara krisis ekonomi pascaperang dan kejenuhan masyarakat sipil Iran dinilai sudah cukup untuk memicu revolusi domestik yang masif.
Alih-alih mempertahankan tekanan untuk menumbangkan rezim, kesepakatan baru ini justru akan menjadi "tali penyelamat" bagi Teheran.
Begitu perjanjian ini ditandatangani, miliaran dolar aset Iran yang sempat dibekukan akan kembali mencair dan mengalir ke kas negara tersebut.
Baca juga: Israel Tak Senang dengan Kesepakatan AS-Iran, Tak Mau Mundur dari Lebanon
Militer Israel sangat khawatir dana segar tersebut nantinya tidak akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Iran, melainkan dialokasikan kembali untuk mempersenjatai diri, membangun rudal yang lebih canggih, dan mendanai milisi-milisi radikal di perbatasan Israel.
Di sisi lain, Trump terlihat senang ketika AS dan Iran telah mencapai kesepakatan damai.
Hal tersebut diungkapkan Trump melalui media sosial miliknya, Truth Social.
Dalam unggahannya, Trump menyatakan bahwa kesepakatan damai telah tercapai dan dirinya telah memberikan lampu hijau bagi pembukaan kembali Selat Hormuz.
"Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat untuk pembersihan ranjau, minyak akan kembali mengalir bagi kawasan ini dan dunia!" tulis Trump dalam unggahannya di media sosial Truth Social.
Pihak Teheran melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran juga membenarkan bahwa draf nota kesepahaman (MoU) tersebut telah difinalisasi.
Otoritas Iran menegaskan kesepakatan ini mencakup penghentian perang secara "permanen dan segera di semua lini, termasuk di Lebanon".
Jika tidak ada halangan, prosesi penandatanganan resmi perjanjian damai bersejarah ini akan digelar di Jenewa, Swiss, pada Jumat pekan ini.
Meski begitu, sebelum kesepakatan ini tercapai, situasi di Timur Tengah sempat menegang.
Gencatan senjata awal yang disepakati sejak April lalu hampir kolaps akibat aksi saling serang dengan intensitas tinggi yang melibatkan militer AS, Israel, dan Iran dalam beberapa hari terakhir.
Beruntung, ketegangan berhasil diredam berkat peran aktif Pakistan dan Qatar yang bertindak sebagai mediator utama.
Mengutip Axios, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyebutkan bahwa kedua negara yang bertikai kini menyetujui perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari ke depan.
Masa perpanjangan ini akan dimanfaatkan untuk merumuskan draf kesepakatan permanen guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 100 hari tersebut.
Berdasarkan poin-poin kesepakatan, Selat Hormuz akan dibuka secara bertahap dalam 30 hari pertama selagi pasukan Iran melakukan pembersihan ranjau laut.
Sebagai imbalannya, AS berkomitmen untuk mencabut blokade maritimnya di pelabuhan-pelabuhan Iran serta memberikan pelonggaran sanksi penjualan minyak mentah Iran selama masa gencatan senjata berlangsung.
Meski demikian, sejumlah analis menilai tantangan besar masih membayangi perjanjian ini, terutama terkait komitmen pelucutan program pengayaan uranium Iran dan apakah Israel akan bersedia menghentikan operasi militernya di Lebanon.
(Tribunnews.com/Whiesa)
