Pakar Pendidikan Universitas Riau, Prof Dr Afrianto Daud, SPd MEd
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Fenomena membludaknya pendaftar di sekolah-sekolah favorit setiap musim Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Dari tahun ke tahun, pola yang sama terus berulang. Ribuan orang tua berupaya memasukkan anaknya ke sejumlah sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kesulitan memenuhi kuota. Kondisi ini menunjukkan persoalan utama pendidikan kita bukan semata-mata soal penerimaan siswa baru, melainkan belum meratanya kualitas pendidikan antarsekolah.
Masyarakat pada dasarnya bersikap rasional. Orang tua tentu ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Ketika mereka melihat ada sekolah yang memiliki kualitas guru lebih baik, fasilitas lebih lengkap, lingkungan belajar yang lebih kondusif, serta rekam jejak lulusan yang tinggi diterima di perguruan tinggi favorit, maka sekolah tersebut akan menjadi tujuan utama.
Karena itu, sekolah favorit sesungguhnya lahir dari persepsi publik terhadap kualitas. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap sebuah sekolah, semakin besar pula persaingan untuk masuk ke sekolah tersebut. Sebaliknya, sekolah yang dianggap kurang unggul akan semakin ditinggalkan. Akibatnya terjadi penumpukan pendaftar pada sejumlah sekolah tertentu setiap tahun.
Hal ini menunjukkan pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Selama kualitas sekolah belum merata, maka masyarakat akan terus berlomba-lomba masuk ke sekolah yang dianggap terbaik. Bahkan, meskipun sistem penerimaan terus diperbaiki, persoalan ini tidak akan pernah benar-benar selesai jika akar masalahnya belum disentuh.
Di sisi lain, daya tampung sekolah negeri juga masih menjadi persoalan klasik. Jumlah lulusan SMP setiap tahun terus meningkat, sementara kapasitas SMA dan SMK negeri tidak bertambah secara signifikan. Akibatnya, banyak siswa yang sebenarnya layak namun tidak tertampung karena keterbatasan kursi yang tersedia.
Dalam situasi seperti ini, sekolah swasta seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Namun, kualitas sekolah swasta juga belum sepenuhnya merata. Ada sekolah swasta yang sangat baik hingga orang tua rela membayar biaya pendidikan lebih tinggi, tetapi ada pula yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dari sisi fasilitas maupun sumber daya guru.
Karena itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan mutu sekolah swasta melalui berbagai bentuk dukungan. Jika kualitas sekolah swasta semakin baik, maka masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan. Dengan demikian, tekanan terhadap sekolah negeri favorit dapat berkurang secara bertahap.
Pemerintah juga perlu memikirkan penambahan unit sekolah negeri baru di kawasan yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk tinggi. Langkah ini penting agar kesenjangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMA dan SMK negeri tidak terus melebar setiap tahun.
Terkait praktik jual beli kursi yang selalu menjadi isu setiap musim penerimaan siswa baru, hal tersebut muncul karena tingginya kesenjangan antara jumlah peminat dan kuota yang tersedia. Ketika permintaan jauh lebih besar dibandingkan kapasitas sekolah, selalu ada pihak yang mencoba mencari jalan pintas untuk mengamankan kursi bagi anaknya. Celah inilah yang harus ditutup secara serius.
Idealnya, seluruh proses SPMB dilakukan secara transparan dan dapat dipantau publik secara real time. Data pendaftar, nilai, peringkat, hingga proses seleksi harus terbuka sehingga sulit dimanipulasi oleh pihak manapun.
Selain itu, pemerintah perlu membuka kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat serta memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti terlibat dalam praktik titip-menitip maupun jual beli kursi. Jika transparansi diperkuat dan kualitas sekolah semakin merata, maka perlahan-lahan budaya berburu sekolah favorit dengan segala cara akan berkurang dengan sendirinya.
(Tribunpekanbaru.com/Alexander)
