Laporan Wartawan TribunJatim.com, Imam Nawawi
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Kebijakan Work from Home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap Jumat yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menunjukkan hasil nyata.
Dalam kurun satu bulan pelaksanaan, pemerintah daerah berhasil menghemat anggaran hingga Rp464,07 juta dari berbagai pos belanja operasional.
ASN di Indonesia kini resmi bekerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026, dengan pola kerja 4 hari di kantor (Senin–Kamis) dan 1 hari WFH (Jumat).
Kebijakan ini bertujuan menekan konsumsi energi, mengurangi mobilitas, dan mendorong efisiensi berbasis digital
Efisiensi tersebut diperoleh setelah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lumajang menjalankan WFH nonpelayanan setiap Jumat sejak 2 April 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk menekan belanja rutin tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Penghematan tercatat berasal dari sejumlah komponen pengeluaran, mulai dari biaya listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM), perjalanan dinas, hingga belanja lembur ASN. Seluruh pos tersebut mengalami penurunan pada Mei 2026 dibandingkan April 2026.
Selain berdampak pada efisiensi anggaran, kebijakan WFH juga diperkirakan akan memberikan penghematan yang lebih besar pada bulan berikutnya. Hal itu seiring kebijakan lanjutan Bupati Lumajang yang membatasi penggunaan kendaraan dinas roda empat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang Sunyoto mengatakan total penghematan tersebut dihitung berdasarkan perbandingan realisasi belanja operasional antara April dan Mei 2026.
"Secara total terdapat penghematan belanja dari bulan April ke Mei 2026 sebesar Rp464,07 juta," kata Sunyoto di Lumajang, Rabu (17/6/2026).
Baca juga: ASN Akan Ikut Berebut Antre Pertalite Dampak Mobil Dinas di Lumajang Dilarang Beroperasi
Sunyoto menjelaskan, salah satu penghematan terbesar berasal dari biaya listrik dan air yang mengalami penurunan hingga 19,91 persen setelah penerapan WFH.
Pada April 2026, tagihan listrik dan air tercatat mencapai Rp636,5 juta. Sementara pada Mei 2026 turun menjadi Rp509,31 juta.
"Kita menghemat sekitar 19,91 persen atau sekitar Rp127,18 juta di belanja listrik dan air," ulasnya.
Menurutnya, efisiensi pada pos listrik dan air menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penghematan anggaran operasional pemerintah daerah.
Selain biaya utilitas, belanja bahan bakar minyak (BBM) juga mengalami penurunan signifikan.
Sunyoto menyebutkan belanja BBM pada April 2026 mencapai Rp491,31 juta, kemudian turun menjadi Rp402,08 juta pada Mei 2026.
"Untuk BBM April sebesar Rp491,31 juta sedangkan Mei 2026 turun menjadi Rp402,08 juta atau turun sebesar Rp89,23 juta atau turun 18,16 persen," urainya.
Sementara itu, biaya perjalanan dinas juga berhasil ditekan sebesar 14,15 persen. Anggaran yang semula Rp673,49 juta pada April turun menjadi Rp578,21 juta pada Mei.
"Turun sebesar Rp95,28 juta atau turun 14,15 persen. Penghematan terbesar saat WFH terjadi di biaya lembur ASN, dengan rincian belanja lembur April sebesar Rp534,16 juta, sedangkan Mei menjadi Rp381,78 juta, turun sebesar Rp152,3 juta atau sekitar 28,53 persen," paparnya.
Sunyoto memperkirakan nilai penghematan akan semakin meningkat pada Juni 2026. Hal itu dipengaruhi kebijakan baru Bupati Lumajang yang melarang penggunaan kendaraan dinas roda empat sehingga biaya operasional diperkirakan semakin menurun.
"Untuk Juni belum bisa kami sajikan karena masih berjalan, tapi prediksi kami akan mengalami peningkatan juga," katanya.
Menanggapi capaian tersebut, Ketua Komisi C DPRD Lumajang Zainal mengapresiasi kebijakan WFH yang dinilai mampu menghasilkan efisiensi anggaran secara nyata.
Menurutnya, penghematan tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Sehingga anggaran tersebut dapat diarahkan untuk kegiatan yang lebih mengena pada masyarakat," tanggapnya.
Zainal juga mengusulkan agar dana hasil efisiensi dialokasikan kembali pada sektor-sektor prioritas saat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lumajang 2026.
"Di PAK nanti bisa diarahkan ke poin mana, untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
