Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo
TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI – Sebanyak 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah saat ini berhenti beroperasi sementara.
Dari jumlah tersebut, 23 SPPG menghentikan operasional karena terkendala pencairan dana top-up dari Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan empat SPPG lainnya dihentikan karena persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Boyolali, M Syawaludin, mengatakan hingga saat ini terdapat 121 SPPG yang telah beroperasi di Boyolali.
Selain itu, ada 19 SPPG yang masih dalam tahap persiapan operasional dan 54 SPPG dalam proses pembangunan.
"SPPG di Boyolali yang beroperasi ada 121. Kemudian yang dalam proses persiapan operasional ada 19. Lalu yang dalam proses pembangunan ada 54. Jadi totalnya hampir 194 SPPG untuk melayani sekitar 284.117 penerima manfaat," ujar Syawaludin.
Namun, dari 121 SPPG yang sudah beroperasi tersebut, sebanyak 27 unit saat ini tidak melayani penerima manfaat untuk sementara waktu.
"Yang disetop operasionalnya sejumlah 23 SPPG. Kemudian yang dihentikan operasionalnya karena masalah IPAL itu ada empat SPPG," katanya.
Menurut Syawaludin, penghentian operasional terhadap 23 SPPG tersebut berkaitan dengan belum cairnya dana top-up dari BGN.
Akibatnya, pengelola SPPG tidak dapat menjalankan operasional sebagaimana mestinya.
"Yang 23 itu menyangkut proses pencairan top-up dananya yang tidak dilakukan oleh BGN. Artinya belum cair, makanya dia setop," jelasnya.
Ia menegaskan keputusan terkait pencairan dana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan BGN karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan program.
"Pertimbangan-pertimbangan lainnya tentu yang tahu adalah BGN, karena top-up tersebut menyangkut keuangan," imbuhnya.
Baca juga: 12 Dapur MBG di Wonogiri Hidup Lagi, BGN Masih Kaji Pembatasan Jumlah Dapur
Terkait daftar SPPG yang berhenti beroperasi, Syawaludin mengaku belum memegang data rinci karena informasi tersebut berada di tingkat Korwil.
Pihaknya akan segera berkoordinasi untuk memperoleh data lengkap sekaligus mengetahui perkembangan kebijakan terbaru dari BGN.
"Itu ada di Korwil. Nanti kami koordinasikan. Saya ingin ke depan memang membangun keterbukaan," ujarnya.
Syawaludin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Boyolali saat ini tengah mempersiapkan penguatan peran Satgas MBG di daerah setelah proses alih tugas dari pemerintah pusat mulai berjalan.
Menurut dia, koordinasi dengan Korwil dan BGN diperlukan untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan tata kelola SPPG agar pelayanan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal.
"Saat ini memang perlu rapat segera untuk mengetahui apakah sudah ada kebijakan-kebijakan baru terkait proses evaluasi sampai dengan penyempurnaan tata kelola SPPG," tandasnya. (*)
