Di tengah ketegangan yang masih berlangsung di sepanjang Zona Demiliterisasi yang memisahkan Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Korsel mengumumkan bahwa warga dan petani akan memperoleh akses ke area yang lebih luas di dekat perbatasan mulai 2027.
Pengumuman dari Kemenhan yang disampaikan pada Rabu (17/06) itu menyatakan bahwa Civilian Control Line (CCL) atau zona pembatas sipil yang berada di bawah kendali militer di sisi selatan perbatasan, akan dipangkas dari 10 kilometer menjadi sekitar 6 kilometer.
"CCL dibentuk untuk membatasi akses warga sipil dan menjamin kelancaran operasi militer, tetapi belakangan muncul semakin banyak tuntutan agar sistem pengawasan tersebut diperkuat dan disesuaikan," kata Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu Back.
"Kami telah menyusun rencana penyesuaian CCL untuk menyesuaikan dengan lingkungan keamanan di masa depan, di tengah berkurangnya jumlah personel militer, sambil tetap memastikan kondisi operasional tetap terjaga," tambahnya.
Dalam aturan CCL, warga Korea Selatan memerlukan izin militer untuk tinggal atau bertani di wilayah tersebut. Para pengamat menilai kondisi itu membuat masyarakat setempat menghadapi berbagai kerugian ekonomi.
"Kami akan memperbolehkan pembangunan daerah, sejauh tidak mengganggu operasi militer," ujar Ahn Gyu Back.
Warga menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai dapat memperluas aktivitas pertanian sekaligus mendorong pembangunan dan pariwisata di kawasan perbatasan.
Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih berada dalam kondisi perang, karena konflik kedua negara berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
CCL dibentuk setelah Perang Korea pada 1950 hingga 1953 untuk mengendalikan akses serta melindungi instalasi militer di sepanjang perbatasan kedua negara. Saat ini, zona tersebut membentang hingga sekitar 7 kilometer di selatan Garis Demarkasi Militer di wilayah barat dan hingga 10 kilometer di wilayah timur.
Meski berfungsi sebagai zona penyangga keamanan bagi Korea Selatan, keberadaan CCL juga kerap menyulitkan kehidupan sehari hari warga yang ingin mengembangkan lahan mereka.
Kepala Daerah Yeoncheon, Kim Deok Hyeon, mengatakan kepada AFP bahwa kebijakan baru tersebut akan "secara signifikan mengurangi kesulitan yang dihadapi para petani setempat."
Kebijakan itu juga mencakup penyederhanaan besar dalam prosedur perizinan penerbangan drone pertanian.
Para pakar menilai langkah tersebut kecil kemungkinannya dapat memicu reaksi Pyongyang karena hanya menyangkut wilayah perbatasan yang berada di sisi Korea Selatan.
Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi
Editor: Tezar Aditya Rahman
