TRIBUNBENGKULu.COM - Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Air Minum Dalam Kemasan Nusantara  (AMDATARA) Sumatera Barat-Bengkulu menggelar konferensi pers setelah sukses menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (18/6/2026).

Sesi ini menjadi wadah bagi asosiasi dan regulator untuk memaparkan kondisi serta rencana aksi industri ke depan.

Ketua Umum DPP AMDATARA, Karyanto Wibowo, menjelaskan bahwa AMDATARA dibentuk pada tahun 2025 sebagai wadah strategis bagi para pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di tingkat nasional. 

Hingga saat ini, asosiasi tersebut telah merangkul lebih dari 100 perusahaan dengan total kelolaan mencapai kurang lebih 200 merek dagang.

"AMDATARA hadir sebagai mitra strategis pemerintah untuk memfasilitasi anggota dalam memenuhi regulasi, meningkatkan mutu produk, patuh terhadap standarisasi BPOM dan SNI, serta memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat," ujar Karyanto saat sesi konfrensi pers.

Sementara itu, Ketua DPD AMDATARA Sumbar-Bengkulu terpilih, Azra’i .SH, memaparkan bahwa wilayah Bengkulu dan Sumatera Barat memiliki potensi produsen lokal yang kuat.

Saat ini, beberapa merek lokal yang telah aktif di pasaran antara lain DTR (Rejang), Hidayah (milik Pemda Kota Bengkulu), Bio Ite sui (Rejang Lebong), Hanum (Kepahiang), serta Air Mas. 

"Kami berharap kehadiran DPD AMDATARA ini menjadi 'rumah bersama' bagi seluruh pengusaha AMDK di daerah. Wadah ini akan kita gunakan untuk saling berkoordinasi, bersinergi, dan mengonsolidasikan diri agar seluruh pelaku usaha patuh pada regulasi pemerintah," kata Azrai.

Dalam kesempatan tersebut, Azrai juga menyoroti tantangan teknis dan logistik yang dihadapi oleh para produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di daerah, salah satunya terkait kewajiban pengujian laboratorium untuk zat kimia tertentu seperti bromat.

Selama ini, keterbatasan fasilitas mesin uji memaksa pengusaha daerah mengirimkan sampel ke Balai Besar Industri Agro (BBIA) di Bogor atau Jakarta, yang berimplikasi pada tingginya biaya operasi.

Meski saat ini wilayah Sumatera Barat terbantu oleh keberadaan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI), AMDATARA menaruh harapan besar pada regulator di Bengkulu.

"Kami berkoordinasi dengan perwakilan BPOM agar ke depannya Balai POM di Bengkulu bisa memiliki laboratorium pengujian khusus untuk kandungan bromat ini, sehingga pelaku usaha lokal bisa melakukan pengujian dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus mengeluarkan ongkos logistik yang besar ke luar daerah," tambah Azra’i.

Menatap masa bakti yang baru, DPD AMDATARA Sumbar-Bengkulu langsung tancap gas dengan menyiapkan program kerja 100 hari pertama, meliputi Mendata dan mengajak para produsen AMDK di Bengkulu dan Sumbar yang belum bergabung ke asosiasi agar standar kelayakan konsumsi, sertifikasi SNI, dan jaminan produk halal dapat merata.

Ia juga punya keinginan untuk Mengadakan pelatihan intensif mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) demi menjamin higienitas produk serta terkait kerja sama dengan disperindag dengan Membuka ruang pelatihan packaging (kemasan), memfasilitasi keikutsertaan pameran dagang, hingga mendorong penyerapan produk lokal masuk ke sistem e-katalog daerah.

Karyanto juga Merespons pertanyaan mengenai isu lingkungan akibat limbah kemasan plastik, ia menegaskan bahwa industri AMDK pada dasarnya bertumpu pada model bisnis berkelanjutan.

Secara volume, porsi terbesar industri ditopang oleh produk galon guna ulang yang dipakai secara sirkular.

Sementara untuk kemasan botol plastik sekali pakai, material yang digunakan memiliki nilai ekonomi tinggi (recyclable) sehingga memicu ekosistem pengumpulan yang bernilai ekonomi bagi pemulung dan bank sampah.

"Teknologi daur ulang di Indonesia saat ini sudah sangat maju dan mendukung sistem recycle bottle-to-bottle (botol menjadi botol kembali) atau diolah menjadi komoditas tekstil. Fokus AMDATARA ke depan adalah memperkuat sistem pengumpulan (collection) sampah kemasan ini melalui kolaborasi intensif dengan bank sampah di daerah, termasuk di Sumbar dan Bengkulu," pungkas Karyanto.