Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Hari-hari tenang bagi para mafia dan spekulan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah Nabire, Papua Tengah tampaknya bakal berakhir.

PT Pertamina Patra Niaga secara resmi menabuh genderang perang bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan hak masyarakat kecil.

Sinyal ancaman ini tidak hanya berlaku bagi pihak eksternal, melainkan juga menyasar oknum internal yang nekat melakukan penyelewengan.

Sikap tanpa ampun ini ditegaskan langsung oleh Sales Branch Manager Papua Tengah 1 PT Pertamina Patra Niaga, Muhammad Rinaldi Suryanto.

Baca juga: Penimbun Solar Tertangkap di Kota Jayapura, Pelaku Modif Tangki Mobil: Pantasan BBM Langka

Rinaldi mengatakan, Pertamina sama sekali tidak tinggal diam dan akan terus bergerak agresif memburu para pelaku di lapangan.

Langkah ini menjadi peringatan keras bahwa roda pengawasan kini berputar jauh lebih ketat demi mematikan ruang gerak para mafia BBM.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Jika ditemukan adanya oknum yang melakukan pelanggaran di lapangan, maka masyarakat jangan diam," kata Rinaldi kepada awak media, termasuk TribunPapuaTengah.com di Nabire, Kamis (18/6/2026).

Menariknya, dalam perang melawan mafia ini, Pertamina tidak hanya mengandalkan jalur birokrasi semata.

Pihak Pertamina justru 'mempersenjatai' seluruh lapisan masyarakat Nabire untuk menjadi intelijen lapangan.

Strategi ini dipastikan akan membuat ruang gerak para mafia BBM menyempit drastis hingga ke titik nadir.

Rinaldi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kekuatan digital sebagai senjata utama menghancurkan praktik culas ini.

"Foto, viralkan dan laporkan ke pihak berwenang," tegas Rinaldi.

Baca juga: Sopir di Kabupaten Sarmi Mengeluhkan Antrean Solar di SPBU Neidam

Ia menambahkan, bagi para oknum yang masih nekat menimbun, menyuntik, atau menyelundupkan BBM, konsekuensi fatal sudah menanti di depan mata.

Pertamina memastikan tidak akan memberi celah toleransi bagi para pelaku.

"Kami akan menindak tegas oknum tersebut dalam bentuk sanksi atau lain sebagainya sesuai peraturan yang ada berdasarkan hasil investigasi dari Polres maupun Aparat Penegak Hukum (APH)," pungkasnya.

Kolaborasi antara Pertamina, Kepolisian Resor (Polres), dan APH ini menjadi jaminan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sekadar teguran di atas kertas.

Sanksi berat mulai dari Pemutusan Hubungan Usaha (PHU), penyitaan aset, hingga kurungan penjara kini siap menyeret siapa saja yang berani menentang hukum. (*)