TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, mempertanyakan besaran biaya hak siar Piala Dunia yang disebut mencapai sekitar 80 juta dolar AS.
Menurut dia, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara sehingga perlu dijelaskan secara terbuka oleh TVRI.
"Saya mendapat informasi biaya hak siar Piala Dunia mencapai sekitar 80 juta dolar AS. Ini perlu dijelaskan secara transparan," kata Andhika kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Thailand disebut hanya mengeluarkan sekitar 40 juta dolar AS untuk hak siar Piala Dunia, sementara Malaysia berada di kisaran 35 juta dolar AS.
Bahkan, menurut dia, biaya yang dibayarkan Indonesia disebut lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang berada di kisaran 60 juta dolar AS.
Karena itu, Andhika meminta TVRI menjelaskan mekanisme dan dasar perhitungan nilai hak siar tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.
"Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian," tegasnya.
Baca juga: TVRI Tegaskan Larangan Gunakan Nama dan Logo Piala Dunia 2026 untuk Nobar dan Konten Digital
Selain menyoroti hak siar Piala Dunia, Andhika juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran TVRI di tengah penurunan pagu indikatif yang diterima lembaga penyiaran publik tersebut.
Dia mengatakan TVRI memiliki fungsi strategis sebagai penyedia layanan informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa sehingga perlu mendapat dukungan yang memadai.
"TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi pelayanan masyarakat. TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa," ujarnya.
Menurut Andhika, tambahan anggaran yang diperoleh TVRI sebaiknya diprioritaskan untuk memperkuat infrastruktur penyiaran dan transformasi digital, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Dia pun mendorong TVRI memfokuskan anggaran pada modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, serta penguatan kualitas siaran daerah.
"Bagaimana caranya tambahan anggaran ini dapat digunakan untuk memodernisasi pemancar, meningkatkan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, dan peningkatan kualitas siaran daerah," katanya.
Andhika juga menyoroti kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TVRI yang saat ini berada di kisaran Rp400 miliar.
Dia berharap TVRI dapat terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai lembaga penyiaran publik.
Menurutnya, peningkatan PNBP penting untuk memperkuat kemandirian lembaga sekaligus mendukung keberlanjutan layanan informasi publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Sebelumnya, anggaran biaya hak siar Piala Dunia senilai Rp1,3 triliun yang dipegang oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI kini tengah menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, pihak TVRI memberikan penjelasan mengenai rincian dan cakupan kontrak yang telah disepakati.
Baca juga: Kolaborasi Telkomsel dan TVRI Perluas Akses Siaran Piala Dunia 2026 hingga ke Pelosok Negeri
Direktur Utama LPP TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari, buka suara mengenai nominal anggaran hak siar Piala Dunia yang mencapai Rp1,3 triliun tersebut.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ini lebih mahal atau lebih murah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Menurut Tubagus, TVRI telah berupaya melakukan pengecekan mandiri.
Namun, informasi mengenai rincian biaya yang ditanggung oleh pemegang hak siar di luar negeri bersifat tertutup, sehingga belum ada data pembanding yang valid.
"Itu yang sebenarnya kalau misalnya disampaikan murah, mahal dengan negara lain, angkanya apakah ini apple to apple? Kan kita belum ada datanya dan tampaknya kami sudah coba cek juga, ini informasinya tertutup. Sementara ini yang kami dapatkan informasinya tertutup," ujar Tubagus Rabu (17/6/2026).
Lebih lanjut, Tubagus menegaskan bahwa anggaran senilai Rp1,3 triliun tersebut merupakan biaya paket yang tidak hanya diperuntukkan bagi satu turnamen saja. (*)
