Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Ende menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa saat bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam dialog tertutup yang berlangsung di Rumah Makan Parikoro, Jalan El Tari, Kota Ende, Kamis (18/6/2026).

Pertemuan tersebut digelar usai kunjungan kerja Wapres Gibran ke Lokoboko, Kecamatan Ndona, dan Kampung Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko. 

Sebanyak 19 perwakilan kepala desa dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ende, termasuk pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Ende, hadir dalam dialog yang dirangkai dengan makan siang bersama itu.

Suasana pertemuan berlangsung santai dan tertutup selama kurang lebih 30 menit. 

Namun, para kepala desa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah pusat.

Ketua Apdesi Kabupaten Ende yang juga Kepala Desa Manulondo, Paternus Baghi, mengatakan para kepala desa secara umum menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang hingga kini belum dapat dibiayai oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Selain persoalan infrastruktur, para kepala desa juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut Paternus, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ende belum menjangkau seluruh wilayah pedesaan, khususnya desa-desa yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita di Kabupaten Ende sebagian besar untuk dapur 3T di desa-desa itu belum tersentuh semua. Banyak anak-anak sekolah di desa-desa yang ingin mendapatkan manfaat MBG. Dari pantauan kami di Apdesi, sebagian besar anak-anak di desa-desa belum merasakan MBG seperti anak-anak di kota,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian para kepala desa karena masih banyak siswa di wilayah pedesaan yang berharap memperoleh akses yang sama terhadap program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Selain MBG, persoalan pendanaan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi sorotan dalam dialog bersama Wapres. Para kepala desa berharap pemerintah pusat meninjau kembali skema pembiayaan program tersebut agar tidak membebani anggaran dana desa.

“Kalau bisa KDMP diambil dari APBN murni sehingga tidak mempengaruhi dana desa. Secara umum, kita di NTT masih sangat membutuhkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur karena masih banyak desa-desa pelosok yang membutuhkan sentuhan pembangunan,” kata Paternus.

Baca juga: Cerita Kepsek SDN Wolomoni Ende Ditelepon Kadis Jam 11 Siang, Ternyata Wapres Gibran Mau Datang

Ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap mendukung seluruh program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah. Namun demikian, pelaksanaannya perlu dikaji kembali agar tidak berdampak pada berkurangnya kemampuan desa dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Paternus, berbagai masukan yang disampaikan para kepala desa mendapat respons positif dari Wapres Gibran. Aspirasi tersebut, kata dia, akan dibawa untuk didiskusikan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat bersama Presiden.

“Nanti akan didiskusikan di tingkat pusat bersama Bapak Presiden supaya ditinjau kembali agar bisa menekan angka atau anggaran yang masuk di dua program prioritas itu,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para kepala desa di Kabupaten Ende untuk menyampaikan langsung kondisi riil yang dihadapi masyarakat desa, sekaligus berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan di wilayah pedesaan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. (bet)