Oleh: Nurul Amalia
Anak yang putus sekolah sering kali lebih cepat dihakimi daripada dipahami. Mereka dianggap malas belajar, tidak memiliki semangat, atau berasal dari keluarga yang tidak peduli terhadap pendidikan. Padahal, di balik keputusan seorang anak berhenti sekolah, sering tersembunyi persoalan yang jauh lebih rumit daripada sekadar kemauan.
Banyak anak tidak meninggalkan sekolah karena tidak ingin belajar, melainkan karena keadaan yang memaksa. Ada yang harus membantu orang tua mencari penghasilan, ada yang tidak sanggup menanggung biaya transportasi, dan ada pula yang menghadapi berbagai kebutuhan sekolah yang tidak selalu mudah dipenuhi.
Secara administratif, banyak sekolah memang tidak memungut biaya pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih ada pengeluaran yang muncul, terutama pada awal tahun ajaran atau kebutuhan penunjang lain seperti perlengkapan sekolah, transportasi, dan kebutuhan belajar sehari-hari.
Tidak sedikit anak akhirnya mengambil keputusan yang sebenarnya tidak pernah mereka inginkan: berhenti sekolah dan membantu orang tua mencari nafkah. Dalam situasi seperti itu, yang kalah sering kali bukan semangat belajarnya, melainkan keadaan yang membatasi pilihannya.
Di titik inilah kita perlu bertanya ulang: apakah akses pendidikan yang selama ini disebut terbuka untuk semua benar-benar sudah dapat dijangkau oleh semua?
Dalam konteks tersebut, hadirnya Sekolah Rakyat menarik untuk dicermati bukan sebagai keberhasilan yang perlu dirayakan terlalu cepat, melainkan sebagai pengingat bahwa akses pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya adil.
Jika negara perlu menghadirkan jalur pendidikan khusus bagi kelompok masyarakat paling rentan, maka pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya apakah langkah tersebut berhasil, tetapi mengapa sistem pendidikan yang sudah ada belum mampu menjangkau mereka sejak awal.
Memang sudah ada berbagai bentuk bantuan pendidikan, mulai dari beasiswa sekolah hingga bantuan sosial yang membantu sebagian kebutuhan pendidikan anak. Namun, bantuan tersebut tidak selalu menjangkau seluruh kebutuhan atau diterima secara merata oleh setiap keluarga.
Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan, hambatan sering kali muncul bukan hanya pada biaya belajar, tetapi juga pada kebutuhan awal masuk sekolah, perlengkapan belajar, biaya transportasi, atau pengeluaran lain yang tampak kecil tetapi cukup berat untuk dipenuhi.
Respons masyarakat terhadap Sekolah Rakyat dapat dibaca sebagai sinyal bahwa masih ada kelompok yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pendidikan reguler. Banyak keluarga sebenarnya ingin anak-anak mereka tetap sekolah, tetapi kemampuan ekonomi sering kali membatasi pilihan mereka.
Selama ini, pemerataan pendidikan sering dipahami sebatas tersedianya sekolah di berbagai wilayah. Padahal, keberadaan gedung sekolah tidak otomatis menghadirkan kesempatan yang setara.
Ada anak yang berangkat ke sekolah dengan dukungan ekonomi dan lingkungan yang mendukung. Namun, ada juga anak yang setiap hari harus menghitung ongkos perjalanan, menunda membeli perlengkapan sekolah, atau memilih membantu orang tua bekerja daripada duduk di ruang kelas.
Perbedaan seperti ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bukan hanya soal membuka pintu sekolah, tetapi memastikan setiap anak memiliki kemampuan untuk melewati pintu tersebut.
Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau kebijakan yang diluncurkan. Yang lebih penting adalah apakah sistem pendidikan mampu mengurangi hambatan ekonomi dan sosial yang membuat sebagian anak terus tertinggal.
Program afirmasi mungkin tetap dibutuhkan sebagai jembatan bagi kelompok paling rentan. Namun, langkah jangka panjang seharusnya tidak berhenti pada menghadirkan jalur khusus, melainkan memperkuat sekolah reguler agar lebih ramah bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Bentuknya tidak harus berupa pembangunan sekolah baru. Dukungan biaya awal masuk sekolah, penyediaan perlengkapan belajar, serta pengurangan biaya-biaya tambahan dapat menjadi langkah yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab, pendidikan tidak semestinya menjadi hak yang bergantung pada keberuntungan atau menunggu hadirnya kebijakan tertentu. Ukuran keadilan pendidikan bukan terletak pada banyaknya program yang dibuat, melainkan pada sedikitnya anak yang harus berhenti sekolah karena keadaan.
Banda Aceh, 19 Juni 2026
Penulis, Nurul Amalia (Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Ar-Raniry. Email: nuramaliatj168@gmail.com)
