TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta bergerak cepat mengamankan napas operasional pelayanan kedaruratannya.
Guna menambal melonjaknya anggaran pengadaan bahan bakar minyak (BBM) imbas kenaikan harga Pertamina Dex, Damkarmat membidik tambahan alokasi sebesar Rp75 juta melalui APBD Perubahan 2026.
Langkah ini menjadi kelanjutan dari kondisi pelik yang dihadapi, setelah sebelumnya memproyeksikan sisa kuota BBM dari anggaran murni tahun ini hanya akan mampu bertahan maksimal hingga September 2026 mendatang.
Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid, mengungkapkan usulan tambahan anggaran difokuskan secara penuh untuk menopang kebutuhan logistik bahan bakar armada taktis rescue dan pemadam di lapangan.
"Kalau dari sisi angka sebenarnya tidak begitu besar, kita mengajukan untuk perubahan anggaran itu di angka Rp75 jutaan untuk penambahan. Itu khusus untuk BBM kendaraan operasional," katanya, Jumat (19/6/26).
Ia memaparkan, nominal pengajuan tambahan tersebut jika dipersentasikan dengan alokasi pada pos anggaran murni, mengalami lonjakan yang cukup signifikan, yakni berada di kisaran angka 60 persen.
Kenaikan persentase yang cukup mencolok itu tidak terlepas dari formula kalkulasi riil di lapangan, di mana terjadi jurang selisih yang lebar antara pagu anggaran lama dengan harga eceran BBM jenis nonsubsidi yang merangkak naik.
"Ini asumsi dari perhitungan kekurangan dengan harga BBM posisi saat ini. Agar kemudian nanti (pelayanan kedaruratan) tetap bisa berjalan aman sampai dengan akhir tahun," sambungnya.
Kendati demikian, sebelum APBD Perubahan 2026 resmi diketok palu oleh legislatif, jajarannya dipaksa memutar otak untuk menghemat sisa anggaran murni yang tersisa dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan.
Menurut Taokhid, instansinya terpaksa melakukan manajemen penghematan ketat atau membagi rata alokasi kuota secara cermat agar roda operasional penyelamatan tidak mendadak mogok di tengah jalan.
"Sebelum anggaran di perubahan ditetapkan, kan kita bisanya pakai anggaran murni yang ada. Yang itu ya, kalau bahasa Jawanya, kita harus jereng-jereng terlebih dahulu," ungkapnya.
Taokhid menegaskan, metode hemat ini diimplementasikan dengan menyaring seluruh laporan aduan dari masyarakat yang masuk ke markas komando secara ketat.
Prioritas utama pergerakan armada truk pemadam yang mengonsumsi Pertamina Dex sepenuhnya diarahkan untuk meng-cover kasus-kasus darurat yang menyangkut keselamatan jiwa manusia, seperti musibah kebakaran maupun evakuasi penyelamatan ekstrem.
Sebaliknya, aduan masyarakat yang dinilai tidak masuk dalam kategori darurat, tidak mengancam nyawa, atau di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) inti Damkarmat, terpaksa dikesampingkan secara halus lewat jalur edukasi mandiri.
"Layanan yang kemudian kita agak tidak prioritaskan atau difilter, diseleksi, itu adalah yang masih sebenarnya bisa ditangani oleh masyarakat sendiri, tidak membahayakan jiwa, tidak emergensi, dan bahkan sesungguhnya itu tidak masuk kategori tugas pokok fungsi dari Damkar," cetusnya.
Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, menyatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Damkarmat.
Ia pun menekankan, pelayanan publik yang menyangkut keselamatan masyarakat wajib menganut prinsip berbasis kinerja, bukan berpatok pada ketersediaan anggaran semata.
"Prinsip berbasis kinerja menjadi satu hal yang pokok. Sehingga kita tidak bicara berbasis anggaran. Kinerja nanti anggaran menyesuaikan. Kami dorong penyesuaiannya di (APBD) Perubahan 2026 ini, bagaimana caranya agar tupoksi Damkarmat tetap berjalan," ujarnya.
Seno pun mengaku siap pasang badan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) nanti, supaya alokasi tambahan untuk operasional BBM Damkarmat menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Menurutnya, sangat berisiko jika armada penyelamatan sampai terhambat merespons laporan warga hanya karena kendala teknis kelangkaan anggaran BBM.
"Kalau tidak (ditambah), otomatis berbasis kinerjanya enggak jalan. Jangan sampai pemadaman api di suatu daerah terkendala karena BBM habis, kan enggak mungkin. Makanya kami minta kepada rekan eksekutif dan di Banggar supaya dukungan penambahan (anggaran) BBM ini bisa berjalan," tegasnya. (aka)
