TRIBUNLOMBOK.COM — Program Sekolah Rakyat menjangkau 48.975 bakal calon siswa.
Angka itu jauh melampaui kuota awal yang ditetapkan sebanyak 32.640 siswa.
Pencapaian ini terjadi di tengah progres pembangunan 93 sekolah permanen yang kini telah mencapai 78,75 persen, ditargetkan rampung dan beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan dari total 48.975 anak yang telah terdata, sebanyak 85,8 persen merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6 persen berasal dari desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling rentan di Indonesia.
Sebagian di antara mereka merupakan anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.
Baca juga: Calon Siswa Baru di NTB Dijangkau, Cek Seleksi PPPK Guru dan Tendik Sekolah Rakyat Kemensos 2026
Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari capaian akademik semata.
"Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan," kata Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen bersama 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Rabu (17/6/2026).
Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi 178 Sekolah Rakyat secara keseluruhan, terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan yang sudah berjalan sejak 2025, dan 8 sekolah rintisan baru pada 2026.
Dari sisi kesiapan fisik, 69 lokasi telah rampung sepenuhnya dan 24 lokasi lainnya sudah dapat difungsikan meski belum sepenuhnya selesai.
Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi indikator keberhasilan sosialisasi program, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam memastikan penerimaan siswa berjalan sesuai kriteria dan kapasitas sekolah yang tersedia.
Gus Ipul menegaskan bahwa selesainya pembangunan gedung tidak otomatis berarti sekolah siap beroperasi penuh.
"Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan," tegasnya.
Pemerintah daerah memegang peran penting dalam memastikan proses penetapan siswa berjalan akurat sesuai kriteria kerentanan ekonomi yang ditetapkan, termasuk dalam pembentukan tim transisi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Selain aspek penerimaan, pemerintah menekankan pentingnya jaring pengaman bagi siswa yang akan masuk ke Sekolah Rakyat, mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendampingan sosial, hingga aspek keamanan lingkungan sekolah mengingat sebagian besar siswa berasal dari kondisi sosial ekonomi yang rentan dan memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar pembelajaran akademik.
(*)
