TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperbaiki akurasi data sosial-ekonomi masyarakat, khususnya data warga miskin yang selama ini masih kerap menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan sosial.

Hal itu disampaikan Zakiyuddin saat menerima kunjungan perdana Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan untuk melakukan pendataan di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Medan, Jalan Gurila, Kecamatan Medan Perjuangan, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali tersebut memiliki peran penting agar program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dapat tepat sasaran.

“Selama ini kita akui masih ada persoalan data. Ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara yang tidak berhak malah menerima. Karena itu, akurasi data sangat penting,” ujar Zakiyuddin.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi saat ini seharusnya mampu membantu pemerintah mendapatkan gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan terkini.

“Semoga melalui sensus ini, data masyarakat bisa semakin bersih dan valid sehingga kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Dalam proses pendataan, Zakiyuddin mengaku harus menjawab banyak pertanyaan yang diajukan petugas BPS, mulai dari kondisi kehidupan sehari-hari, pengeluaran, hingga aktivitas usaha yang dijalankan.

Sambil berseloroh, ia menyebut banyaknya pertanyaan yang diajukan petugas sensus seperti sedang menjalani pemeriksaan.
“Banyak juga pertanyaannya, macam terdakwa kita,” ucapnya sambil tertawa.

Meski demikian, Zakiyuddin mengingatkan masyarakat untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi nyata masyarakat.

“Kita harus jujur mengenai kehidupan sehari-hari, biaya hidup, dan usaha yang dijalankan. Dengan begitu, data yang diperoleh bisa lebih tepat,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Medan, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar, untuk berpartisipasi dan mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan, Hafsyah Aprillia, menjelaskan pendataan dilakukan menggunakan sistem digital tanpa kuesioner kertas. Melalui metode tersebut, kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat langsung dipetakan berdasarkan klasifikasi kesejahteraan yang telah ditetapkan.

“Melalui sensus 10 tahunan ini, data perekonomian dan status sosial-ekonomi masyarakat diharapkan dapat diperbarui secara menyeluruh dan lebih akurat,” katanya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)